Lombok (ekbisntb.com) – Sejumlah daerah ramai-ramai menaikan pajak bumi dan bangunan. Hal ini tidak berlaku di Kota Mataram. Selain tidak menaikan pajak, masyarakat justru diberikan keringanan penghapusan denda.

Sekretaris Daerah Kota Mataram H. Lalu Alwan Basri mengakui, beberapa daerah di Indonesia seperti di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, menaikan pajak bumi dan bangunan. Kebijakan dari Pemkot Mataram tidak menaikan pajak,melainkan memberikan keringanan penghapusan denda pajak dan menggratiskan pembayaran PBB bagi warga miskin yang terkena dampak banjir. “Pak Wali tidak menaikan PBB melainkan memberikan keringanan kepada wajib pajak,” terangnya.

- Iklan -

Masyarakat diminta tidak perlu resah dengan informasi yang tersebar di media sosial. Sekda mengatakan, kebijakan pemerintah hanya melalukan penyesuaian berdasarkan nilai jual objek pajak (NJOP).

Sekda mencontohkan harga lahan/rumah di tahun 2020 berbeda dibandingkan di tahun 2025. “Misalnya beli lahan atau rumah Rp150 juta di tahun 2020. Pasti harganya akan naik lima tahun kedepan. Itulah dilakukan penyesuaian,” jelasnya.

Penghapusan denda pajak diharapkan berbanding lurus dengan target pajak yang ditetapkan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2025.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bidang Pelayanan, Penyuluhan, dan Penagihan Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, Ahmad Amrin mengatakan, Pemkot Mataram tidak menaikan tarif pajak bumi dan bangunan. Kebijakan dikeluarkan justru memberikan keringanan bagi masyarakat berupa penghapusan denda pajak di bawah tahun 2024. “Kita sejak tahun 2022-2025 tidak menaikan pajak,” pungkasnya.

Amrin mengimbau masyarakat terutama wajib pajak besar, agar memanfaatkan kesempatan penghapusan denda pajak tersebut. Penghapusan denda itu tidak selalu diterapkan setiap tahun, sehingga mengurangi beban pembayaran pajak ke daerah. “Kita harapkan supaya kesempatan ini dimanfaatkan mumpung ada penghapusan denda pajak,” demikian kata dia. (cem)