Lombok (ekbisntb.com) – Industri perhotelan di Nusa Tenggara Barat (NTB) tengah menghadapi tekanan berat akibat kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Dampaknya, puluhan hotel kecil, termasuk bungalow dan losmen di Mataram dan Senggigi, terpaksa menghentikan operasional karena okupansi yang terus menurun.

Industri hotel di NTB saat ini menghadapi krisis berkelanjutan. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, stakeholder, dan sektor swasta untuk menghidupkan kembali pariwisata dan mendorong pemulihan ekonomi lokal.

- Iklan -

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB, Ni Ketut Wolini, menyebutkan bahwa banyak hotel di NTB sebelumnya bergantung pada kegiatan MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions). Namun, sejak anggaran belanja pemerintah untuk kegiatan dikurangi drastis, sektor ini kehilangan pasar utamanya.

“Di Mataram ada hotel yang sudah tutup, di Senggigi juga banyak. Puluhan hotel kecil sudah berhenti beroperasi karena operasionalnya terlalu berat,” ungkap Wolini, Selasa 12 Agustus 2025. Tingkat hunian (okupansi hotel) di NTB anjlok tajam sejak tahun 2024. Hal ini memaksa banyak pengelola hotel melakukan pemutusan kontrak terhadap pegawai dan hanya mempertahankan tenaga kerja tetap. “Sekarang kami hanya mempekerjakan daily worker jika ada event. Selebihnya, pegawai tetap yang bertahan,” jelasnya.

Sektor perhotelan NTB disebut masih belum sepenuhnya pulih pasca gempa bumi, pandemi Covid-19, serta kini diperparah dengan pemangkasan belanja negara dan daerah. Selain okupansi rendah, pelaku usaha hotel di NTB juga dibebani berbagai jenis pajak dan pungutan royalti. Wolini menilai kondisi ini membuat pengusaha semakin sulit bertahan. “Pajak daerah, pajak pusat, hingga royalti sangat memberatkan. Kami butuh keringanan, karena sanksi pidana membuat kami semakin tertekan,” ujarnya.

Sebagai solusi, PHRI NTB mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk lebih sering menyelenggarakan event lokal, nasional, maupun internasional di NTB. Kegiatan seperti Festival Olahraga Rekreasi Nasional (FORNAS) sebelumnya terbukti mampu meningkatkan okupansi hotel secara signifikan.

“Pemerintah dan organisasi harus mendatangkan lebih banyak event ke NTB agar hotel tetap bisa beroperasi dan tenaga kerja tidak terus berkurang,” tegas Wolini. (bul)