Lombok (ekbisntb.com) – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di provinsi NTB belum merata. Berdasarkan data BPS, terdapat beberapa daerah yang hanya memiliki satu dapur MBG. Sementara, di daerah lainnya mencapai tujuh hingga delapan dapur.

Kepala Badan Pusat Statistika (BPS) NTB, Dr. Drs. Wahyudin menyatakan hingga saat ini belum ada keterlibatan pemerintah daerah untuk realisasi program prioritas pemerintah pusat tersebut. Untuk itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk tetap menjaga program ini.

- Iklan -

“Sekarang ini keterlibatan Pemda belum ada, baru dari nasional. Nah Pemda yang kita harapkan nantinya menjaga program ini,” ujarnya, Selasa, 15 Juli 2025.

Hingga saat ini, BPS mencatat baru sekitar 38 hingga 39 dapur yang terdata secara resmi di NTB. Target jumlah dapur MBG di NTB sebanyak 43, sehingga masih kurang sekitar empat sampai lima dapur.

Distribusi dapur MBG pun masih belum merata. Di Kabupaten Bima baru satu dapur beroperasi di Kecamatan Madapangga, begitu pula Kota Bima yang juga baru memiliki satu dapur. Sementara, di Lombok Barat terdapat tujuh dapur yang aktif, sementara Lombok Timur memiliki sekitar 12 dapur yang mendaftar, namun hanya 8 atau 9 yang telah beroperasi hingga Mei 2025.

“Yang paling banyak memang di Lobar, Lotim, dan Loteng, rata-rata 10 ke atas yang sudah mendaftar. Tetapi yang sudah operasional sampai Mei, Lobar baru tujuh, Lotim delapan atau sembilan,” paparnya.

Sebanyak 38 dapur tersebut melayani anak sekolah, dengan sasaran lebih dari 3000 anak per dapur. Sementara itu, mulai Juli ini, beberapa dapur mulai memperluas cakupan layanan hingga ke ibu hamil, salah satunya melalui kerja sama dengan Posyandu dan BKKBN di Lombok Timur.

“Mulai bulan Juli ini, sudah ada dua dapur di Lotim yang melayani ibu hamil lewat Posyandu, bekerja sama dengan BKKBN,” jelasnya.

Wahyudin menjelaskan, terdapat dua model penyediaan makanan di dapur MBG yaitu makanan basah dan makanan kering. Untuk ibu hamil, sebagian besar dipenuhi melalui makanan kering seperti biskuit, susu, dan kebutuhan nutrisi lainnya.

Dia melanjutkan, BPS NTB mendapat tugas dari pemerintah pusat untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap lima aspek utama dalam pelaksanaan MBG.

Lima aspek tersebut adalah murid penerima manfaat, SPPG (Satuan Pendidikan Pelaksana Gizi), sekolah, orang tua, dan pemasok bahan makanan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa beberapa dapur tidak seluruh bahan makanannya dipasok dari lokasi yang sama, bahkan ada yang mengambil dari kabupaten lain.

“Ada yang memang satu dapur tidak semua di situ yang diambil, ada juga dari kabupaten lain dapurnya yang dipakai suplainya,” pungkasnya. (era)