Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram menyiapkan anggaran lebih dari Rp 1 miliar untuk membangun hunian sementara (Huntara) bagi warga terdampak banjir bandang yang menerjang sejumlah wilayah di kota ini, pekan lalu. Fokus bantuan difokuskan pada warga yang rumahnya berada di sepadan sungai dan mengalami kerusakan berat akibat banjir belum lama ini.
Sekda Kota Mataram, Lalu Alwan Basri, mengatakan saat ini Pemkot sedang melakukan asesmen di lapangan untuk menghitung kebutuhan riil di setiap titik terdampak. Huntara akan dibangun secara bertahap di beberapa lokasi, dengan prioritas pada kawasan yang mengalami kerusakan paling parah.
“Kurang lebih anggarannya Rp 1 miliar. Tidak hanya untuk bangunan Huntara, tapi juga sarana pendukung lainnya. Untuk sementara, kami masih melakukan perhitungan di lapangan,” ujar Alwan saat dikonfirmasi, Senin, 14 Juli 2025.
Menurut data sementara, salah satu wilayah terdampak paling parah adalah Lingkungan Pamotan, Cakranegara. Di lokasi ini, terdapat 13 kepala keluarga (KK) yang rumahnya hilang diterjang banjir. Pemkot akan membangun 13 unit kamar Huntara di atas lahan milik pemerintah kota yang berada di sekitar kawasan tersebut.
Selain Pamotan, pembangunan huntara juga akan dilakukan di Lingkungan Karang Jero, dengan rencana pembangunan tujuh unit kamar huntara. Beberapa wilayah lain seperti Kekalik juga masuk dalam peta penanganan, dengan kemungkinan kolaborasi bersama Real Estate Indonesia (REI) untuk membantu pembangunan di titik tersebut.
“Kami ingin membangun Huntara yang layak ditinggali, kurang lebih seperti model Huntara yang pernah dibangun di Pondok Prasi. Selama masa pembangunan, warga yang kehilangan tempat tinggal diungsikan sementara di lahan bekas Kantor Lurah Mayura,” terangnya.
Proses pembangunan Huntara sendiri diperkirakan membutuhkan waktu antara 15 hingga 20 hari kerja untuk satu lokasi. Untuk unit di Karang Jero, proses bisa rampung dalam waktu dua hingga tiga minggu. Sementara pembangunan di Pamotan akan berlangsung secara paralel.
“Pengerjaan teknis fisik nanti akan ditangani Dinas PUPR, yang juga akan bersinergi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) untuk mengatur titik-titik pembangunan yang sesuai,” tambahnya.
Alwan menyebut, Pemkot juga telah menawarkan alternatif lain bagi warga yang terdampak. Beberapa di antaranya memilih pindah ke rumah susun sederhana sewa (Rusunawa), sementara sebagian lainnya memilih menunggu pembangunan Huntara selesai.
“Kita tidak memaksakan. Ada pilihan, bisa ke Rusunawa atau menunggu Huntara. Yang penting mereka bisa tinggal di tempat yang aman dan layak,” tutupnya.(hir)
