Lombok (ekbisntb.com) – Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Lombok Utara. Ketua DPD HKTI NTB, H. Willgo Zainar, menyebut program ini merupakan terobosan strategis dalam menekan angka stunting sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani lokal.

Pernyataan tersebut disampaikan Willgo dalam kegiatan sosialisasi dan verifikasi persiapan MBG di Desa Loloan, Kecamatan Bayan, Senin, 8 Juli 2025. Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Bupati Lombok Utara Kusmalahadi Syamsuri, ST., MT., perwakilan Badan Gizi Nasional, dinas terkait, kepala desa, dan unsur HKTI.

- Iklan -

“Melalui MBG, kita tidak hanya menyasar perbaikan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan ekonomi petani. Ini adalah bagian dari komitmen Presiden Prabowo untuk membentuk generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Willgo.

Ia menjelaskan, HKTI bersama pemerintah pusat akan menggulirkan sebanyak 26 dapur makan bergizi di Lombok Utara, dan total 600 dapur MBG di seluruh NTB, yang ditargetkan mampu menjangkau hingga dua juta penerima manfaat. Program ini, kata Willgo, tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan upaya membangun ketahanan pangan dan kemandirian desa.

Sementara itu, Wakil Bupati Kusmalahadi menyampaikan apresiasi kepada HKTI dan pemerintah pusat atas pelaksanaan program MBG di wilayahnya. Ia berharap program ini tidak hanya menekan angka stunting, tetapi juga mampu menambah pendapatan masyarakat, khususnya para petani.

“MBG ini adalah bentuk perhatian nyata pemerintah pusat kepada daerah. Kami mengajak masyarakat untuk mendukung penuh karena manfaatnya sangat luas, terutama dalam meningkatkan taraf hidup petani kita,” ujarnya.

Tenaga Ahli Badan Gizi Nasional, Florencio Mario Vieira, menambahkan bahwa MBG adalah bagian dari strategi nasional perbaikan gizi masyarakat. Ia mengungkapkan, berdasarkan survei terbaru, angka stunting di Lombok Utara masih mengalami kenaikan.

“Oleh karena itu, kami mendukung penuh HKTI dan Pemda dalam pelaksanaan MBG. Ini akan menjadi langkah konkret dan kolaboratif dalam mengatasi stunting, yang dampaknya bisa menyebar luas di seluruh Lombok Utara,” tegasnya.

Program MBG diharapkan mulai berjalan secara bertahap setelah proses sosialisasi dan verifikasi selesai. Dengan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan HKTI, Lombok Utara optimis bisa menurunkan angka stunting sekaligus membangun ketahanan pangan berbasis komunitas.(bul)