Lombok (ekbisntb.com) – Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal menerbitkan SK tanggap darurat bencana pasca banjir yang menerjang Kota Mataram pada Minggu, 6 Juli 2025 lalu. Status darurat ini ditetapkan per tanggal 7 Juli 2025 hingga sepuluh hari ke depan.
Iqbal mengatakan, dirinya sudah mengirimkan SK tersebut kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat.
“Kepala BNPB menanyakan apa yang kita butuhkan dan sudah kita sampaikan,” ujarnya, Selasa, 8 Juli 2025.
Beberapa sarana yang dibutuhkan Pemprov NTB dalam menangani sisa bencana banjir di antaranya tambahan perahu karet, ekskavator kecil, dan beberapa alat berat lainnya.
“Selama ini kan ekskavator kita gunakan untuk pembangunan jalan dan sebagainya yang sudah memadai dengan ekskavator besar,” sambungnya.
Terkait dengan jumlah nominal yang diminta Pemprov NTB, Iqbal enggan menyebutkan. Yang pasti, fokus utama Pemprov NTB saat ini adalah bagaimana memulihkan perekonomian masyarakat.
“Kemarin di Kekalik, di Abian Tubuh itu kan yang terkena industri tahu, dan kita harus memikirkan bagaimana mereka mendapat bahan baku lagi,” terangnya.
Begitupun dengan usaha mikro menengah kecil yang terdampak, Pemprov NTB menyiapkan skema bagaimana para pengusaha ini bisa mendapatkan restrukturisasi kredit atau memberikan keringanan pembayaran kepada masyarakat yang terdampak.
Terkait bantuan kepada masyarakat yang rumahnya ludes terbawa air, Iqbal menyatakan saat ini Pemprov fokus menangani permasalahan darurat seperti bantuan kesehatan dan logistik kepada masyarakat. Termasuk pemulihan ekonomi.
“Nanti ada tahapnya. Sekarang tahap darurat dulu menyelesaikan, memastikan semuanya sehat. Dari Dinas Kesehatan baik provinsi maupun kota menyiapkan, karena yang rawan itu adalah 14 hari selanjutnya,” jelasnya.
Mantan Dubes RI untuk Turki ini juga menyoroti permasalahan lingkungan yang menjadi salah satu penyebab banjir terjadi di musim kering. Menurutnya, perlu kesadaran bersama untuk menjaga lingkungan, seperti tidak membuang sampah sembarangan termasuk tidak membangun rumah di bantaran sungai.
“Jangan menutup selokan. Kan banyak selokan kita ini ditutup. Oleh pengusaha, oleh masyarakat sendiri,” ucapnya.
Dirinya juga meminta seluruh pengembang untuk mengevaluasi izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).
Di lain sisi, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, Ahmadi mengatakan Pemprov NTB telah mengajukan bantuan anggaran senilai Rp300 juta kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Ajuan tersebut diminta seiring SK tanggap darurat dikirimkan ke lembaga tersebut. “Kita ajukan Rp300 juta dulu nominalnya, karena kan ini sinergis. Pusat, ada provinsi juga, ada juga kota. Karena kita mau tinggi-tinggi mengusulkan belum tentu juga diterima sama BNPB,” jelasnya.
Bantuan senilai tersebut akan digunakan untuk kebutuhan warga yang terdampak. Seperti kebutuhan makanan siap saji, sandang atau pakaian, alat kebersihan, dan pembiayaan operasional sarana prasarana yang digunakan untuk membersihkan sisa banjir.
“Pembersihan lapangan, pengangkatan sampah, sedimen. Kita usulkan ke Jakarta itu,” ucapnya.
Selain itu, Pemprov NTB juga mendapat bantuan alat berat berupa ekskavator dari Injourney Tourism Development Corporation (ITDC). Gubernur mengatakan, bantuan ini sangat dibutuhkan mengingat banyak kawasan sempit di Kota Mataram yang belum mendapatkan penanganan karena kekurangan alat.
Untuk mengambil pasir sedimentasi di gang sempit yang ada di sejumlah kawasan Kota Mataram, Pemprov membutuhkan skid steer loader bobcat atau alat berat yang bisa digunakan untuk berbagai pekerjaan konstruksi. (era)
