Lombok (ekbistntb.com) – Ketegangan geopolitik global, terutama konflik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat, dinilai berpotensi memicu kenaikan tarif transportasi laut di Indonesia. Hal ini disampaikan Ketua Umum DPP Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap), Khoiri Soetomo.
Menurut Khoiri, salah satu dampak yang paling dikhawatirkan adalah jika Iran menutup Selat Hormuz sebagai respons atas serangan militer Amerika Serikat. Penutupan jalur penting pengiriman minyak dunia itu diperkirakan akan mendorong harga minyak mentah global melonjak hingga USD 100 per barel.
“Artinya, dengan naiknya harga minyak, tentu saja akan mempengaruhi semua sektor, karena biaya transportasi akan sangat tinggi,” ujar Khoiri saat peresmian Kantor Dharma Lautan Utama di Lembar, Lombok Barat.
Ia menjelaskan, kenaikan harga bahan bakar akan turut memicu kenaikan harga suku cadang dan komponen operasional lainnya. Akibatnya, beban biaya angkutan laut meningkat dan berpotensi mengganggu daya saing ekonomi nasional.
Menghadapi potensi krisis ini, Gapasdap meminta pemerintah, khususnya di bawah kepemimpinan presiden terpilih Prabowo Subianto, untuk segera mengambil langkah antisipatif.
“Kami sangat berharap bahwa pemerintah Pak Prabowo bisa mengantisipasi,” tegas Khoiri.
Secara khusus, ia juga mendorong Kementerian Perhubungan untuk melakukan deregulasi terhadap aturan-aturan yang selama ini dianggap menghambat kelancaran sektor transportasi laut.
“Kami harapkan pemerintah mulai mengantisipasi dengan memberikan deregulasi yang tepat. Kecepatan dalam pengambilan keputusan sangat dibutuhkan,” tambahnya.
Khoiri menekankan pentingnya menciptakan iklim usaha yang kondusif agar kontinuitas layanan transportasi tetap terjaga.
“Kalau kondusif, maka kontinuitas pelayanannya akan tetap terjaga, sehingga perekonomian nasional tetap bisa didukung,” ungkapnya.
Ia juga menyebut bahwa para pengusaha kapal kini mulai menghitung ulang biaya operasional sebagai langkah antisipatif atas fluktuasi harga minyak akibat konflik.
“Memang tidak ada pilihan lain. Dunia usaha harus siap, dan profesionalisme harus diutamakan agar layanan tetap berjalan,” pungkas Khoiri. (bul)
