Lombok (ekbisntb.com) – Hingga akhir Juni 2025, ribuan pekerja di Kota Mataram yang telah dinyatakan lolos verifikasi sebagai calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 mulai merasa cemas. Pasalnya, bantuan sebesar Rp600 ribu untuk dua bulan itu belum juga masuk ke rekening mereka, meskipun notifikasi kelolosan sudah diterima melalui situs resmi bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id.
Pihak Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Mataram menyebut pencairan masih menunggu proses verifikasi dan validasi dari pemerintah pusat.
Salah seorang pekerja asal Mataram, Sri Wahyuni, mengaku sempat berharap dana BSU akan cair dua minggu lalu. Namun hingga pekan ini, belum ada tanda-tanda pencairan.
“Nungguin sih saya, soalnya lumayankan. Saya pikir bakal cair dari dua minggu lalu, karena kan infonya bakal cair mulai tanggal 7 Juni, tapi sampai minggu kemarin, dan minggu ini belum ada hilalnya,” katanya
Sri menambahkan, meski nominal bantuan tidak besar, keberadaannya sangat berarti untuk menutup kebutuhan menjelang akhir bulan. “Harapannya bisa segera cair, minimal bulan ini. Meski cuma Rp 600 ribu untuk dua bulan, jumlah segitu lumayan buat menutup kebutuhan di akhir bulan,” ucapnya.
Sementara itu, Adita Sulastri, pekerja lainnya, menyatakan bahwa ia memilih bersabar meskipun sudah dinyatakan lolos sebagai penerima. “Tunggu aja lah saya kapan cairnya, kan bantuan gratis dari pemerintah jadi sabar aja nunggu. Tinggal tunggu notif masuk,” ujarnya.
Menanggapi keluhan para pekerja, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Mataram, Rudi Suryawan, menjelaskan bahwa proses pencairan BSU saat ini masih dalam tahap verifikasi di tingkat pusat. Ia memastikan bahwa data para pekerja sudah masuk dan diverifikasi oleh BPJS Ketenagakerjaan, tinggal menunggu validasi dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
“Dari kementerian bilang tunggu saja,” kata Rudi, saat dikonfirmasi di Mataram, Senin, 23 Juni 2025. Diketahui, terdapat sekitar 30 ribu pekerja di Kota Mataram yang masuk dalam daftar calon penerima BSU 2025. Mereka merupakan pekerja swasta maupun pegawai non-ASN yang masih aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, dengan gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan dan tidak sedang menerima program bantuan sosial (Bansos) lainnya.
“Pokoknya begitu selesai informasi dari kementerian tenaga kerja, ke kemenko, baru nanti pencairan dan finalisasi. Kita tunggu saja,” jelas Rudi.
Sebagai informasi, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp10,72 triliun untuk program BSU tahun ini. Bantuan ini ditargetkan menyasar sekitar 17,3 juta pekerja di seluruh Indonesia. Setiap penerima akan mendapatkan bantuan sebesar Rp300 ribu per bulan selama dua bulan.(hir)
