Lombok (ekbisntb.com) – Kondisi pasar luar negeri yang sulit, diperparah dengan dampak konflik geopolitik di Timur Tengah yang semakin memanas setelah meletusnya ketegangan antara Israel dan Iran.

Memanasnya geopolitik Timur Tengah berpotensi memicu ketidakpastian di pasar keuangan global dan lonjakan inflasi.

- Iklan -

Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Daerah (BPD) Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia (ASEPHI) NTB, Hariono, di Mataram, Senin, 16 Juni 2025 menyampaikan, pasar luar negeri yang lesu sangat memukul UMKM, terutama para eksportir.

Dampak ini semakin terasa khususnya bagi eksportir yang biasa mengirim produk ke Timur Tengah, seperti kerajinan tangan (handicraft), mutiara, dan tenun. Destinasi ekspor utama ke wilayah tersebut adalah Uni Emirat Arab (UEA) dan Arab Saudi.

“Karena dampak perang, kebiasaan daya beli konsumen menurun. Itu kekhawatiran kita,” jelas Hariono.

Sejak awal, UMKM ekspor memang sudah merasakan tekanan akibat pelemahan ekonomi nasional dan penurunan daya beli konsumen. Produk-produk UMKM, yang sebagian besar termasuk kategori kebutuhan di atas kebutuhan dasar, makin sulit bersaing.

“Konsumen sekarang cenderung belanja kebutuhan dasar atau kebutuhan utama. Fenomena ini juga terjadi secara global. Lagi ditambah dengan perang di Timur Tengah,” tambahnya.

Di dalam negeri, kebijakan peniadaan kegiatan Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) oleh pemerintah, kian memukul sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Nusa Tenggara Barat. Terlebih lagi, sepinya wisatawan yang biasanya ramai berkunjung pada pertengahan tahun.

Dalam situasi sulit ini, para pengusaha terpaksa mengambil langkah-langkah efisiensi produksi. Pengurangan karyawan menjadi opsi yang paling realistis untuk mengurangi risiko kerugian lebih besar bagi UMKM.

“Sekarang kan sepi. Lebih dari COVID dampak pelemahan ekonomi ini,” ungkapnya prihatin.

Ditiadakannya MICE oleh pemerintah efek dominonya panjang dan berdampak besar pada UMKM. Pembatasan ini mengakibatkan pelaku UMKM kehilangan kesempatan untuk berpartisipasi dalam bazar atau kegiatan serupa yang biasanya menjadi sarana promosi dan penjualan.

BPD ASEPHI NTB, yang kini menaungi 38 UMKM baik eksportir maupun non-eksportir, sangat mengharapkan dukungan pemerintah.

“Asephi sangat mengharapkan dukungan pemerintah supaya ada subsidi bagi UMKM yang terdampak untuk mengurangi risiko PHK,” tegas Hariono.

Ia berharap pemerintah daerah dapat mencontoh pemerintah pusat yang memiliki Satgas PHK, agar sektor non-formal seperti UMKM juga diperhatikan dan efek pelemahan ekonomi tidak semakin meluas.

Dampak dari situasi global dan kebijakan domestik ini menuntut perhatian serius dari pemerintah daerah untuk menyelamatkan UMKM di NTB dari jurang krisis yang lebih dalam.(bul)