Lombok (ekbisntb.com) – Dalam upaya untuk memperkuat perekonomian lokal Dewan terus mengawal kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Hal ini disampaikan dalam rapat internal dewan terkait Ranwal RPJMD di DPRD Kota Mataram pada Rabu 9 April 2025.
Dalam rapat tersebut, anggota DPRD Kota Mataram, Ismul Hidayat, S.IP., memberikan perhatian khusus terhadap pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya adalah masalah bantuan kepada UMKM yang perlu lebih diperjelas mekanisme dan kebijakannya. Baik dalam hal bantuan modal ataupun pemberdayaan lainnya.
“Yang kita inginkan adalah kejelasan dalam kebijakan. Eksekutif harus menjelaskan dengan jelas bagaimana distribusi bantuan kepada masyarakat, apakah melalui koperasi atau cara lain,” kata Ismul. Ia menekankan bahwa meskipun pembangunan fisik penting, yang lebih utama adalah pemberdayaan masyarakat yang dapat menggerakkan ekonomi kerakyatan.
Ketua Fraksi PKS ini menekankan pentingnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai dasar untuk menyusun kebijakan lima tahun ke depan. Namun, banyak pihak yang masih mempertanyakan isi dan implementasi RPJMD tersebut. Oleh karena itu, Ismul mendorong untuk dilakukan pertemuan lebih lanjut antara eksekutif dan legislatif agar dokumen RPJMD dapat dibahas lebih mendalam dan transparan.
Kebijakan pemerintah diharapkan lebih dinamis agar mampu menjawab tantangan pembangunan yang lebih menyentuh kebutuhan lokal dan lebih efektif dalam memberdayakan masyarakat Kota Mataram. Pemerintah berkomitmen untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan sebagai bagian dari misi utama Wali Kota Mataram, namun hal tersebut membutuhkan kerjasama yang lebih erat antara semua pihak terkait. (fit)
