Kuota pupuk untuk NTB di tahun 2025 meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan tahun 2024 lalu. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, Muhammad Taufieq Hidayat mengatakan kuota pupuk untuk NTB di tahun ini sebanyak 234 ribu ton, sedangkan tahun lalu, NTB hanya dijatah 132 ribu ton.
“Sekitar 234 ribu ton, lebih dari tahun kemarin. Kan kuotanya ditambah,” ujar Taufieq Hidayat Jumat 31 Januari 2025.
Begitupun dengan subsidi pupuk, tahun lalu, subsidi pupuk hanya mencapai 50 persen, namun kini meningkat menjadi sekitar 85 persen. Dengan dosis pemakaian sekitar 225 kilogram per hektare, berarti sekitar 191 kilogram per hektare telah disubsidi, sementara sisanya harus dibayar secara mandiri oleh petani.
“Kan sekarang persentase subsidinya naik. Tahun lalu 50 persen, sekarang sekitar 85 persen. Dari persentase dosis kita sekitar 225 kilo per hektare, artinya kalau disubsidi 85 persen artinya sekitar 191 kilo disubsidi, artinya sisanya yang dibayar bebas oleh dia,” sambungnya.
Dikatakan, ketersediaan pupuk bersubsidi selalu tersedia, namun serapan pupuk masih tergolong rendah. Oleh karenanya, pemerintah menekankan pentingnya peningkatan serapan pupuk untuk mendukung produktivitas pertanian.
Apalagi dengan ditingkatkan kuota pupuk bersubsidi bagi petani. Diharapkan daya serap petani juga turut meningkat, mengingat NTB sebagai salah satu lumbung pangan nasional dan swasembada pangan mulai disiapkan.
“Sudah terpenuhi semua, dan tahun kemarin kita serapannya sedikit sekali. Harusnya sekarang ditingkatkan lagi. Bantuan pupuk ini harus kita pertahankan, artinya kita jaga betul supaya target nasional kami bisa tercapai,” katanya.
Diketahui, Pemerintah Pusat menargetkan Perum Bulog NTB untuk bisa menyerap 350 ribu ton setara beras petani di tahun 2025. Jumlah ini termasuk kecil bagi NTB. Sebagai lumbung pangan nasional, NTB dapat memproduksi sekitar 1,54 juta ton padi per tahun.
Adapun dengan bertambahnya kuota serta subsidi pupuk bagi petani NTB, diharapkan mampu meningkatkan produksi pangan di daerah ini. Apalagi, akan ada pembukaan lahan tidur untuk dimanfaatkan kembali menjadi lahan produktif. “Lahan tidur, ada yang berupa HGU, ada lahan milik desa atau masyarakat,” ucapnya. (era)
