Lombok (ekbisntb.com) – Provinsi NTB terus mencatatkan kemajuan pesat dalam sektor ketenagakerjaan berkat terobosan strategis dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB. Melalui berbagai program inovatif Disnakertrans Provinsi, seperti PePadu Plus, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) NTB turun menjadi 2,73 persen pada Agustus 2024, mengalami penurunan sebesar 0,07 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2023.
Berdasarkan rilis BRS BPS, selama tiga tahun terakhir, TPT NTB menunjukkan tren menurun. TPT NTB pada tahun 2021 sebesar 3,01%, tahun 2022 sebesar 2,89%, tahun 2023 sebesar 2,80%, dan pada tahun 2024 menjadi 2,73%.
Dilihat dari tingkat pendidikan, pada Agustus 2024, TPT tamatan Sekolah Menengah Kejuruan masih merupakan yang tertinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya.
Namun jika dibandingkan Agustus 2023, TPT kategori pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) justru mengalami penurunan tertinggi, dari 8,24% pada Agustus 2023 menjadi 4,73% di 2024 atau turun sebanyak 3,51%.
Kepala Dinas Nakertrans Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos, M.H., saat rilis resmi BPS NTB, Selasa, 5 November 2024 menyampaikan, sejak tiga tahun terakhir, Disnakertrans NTB terus menggencarkan program PePadu Plus untuk memperkuat peluang kerja, khususnya untuk lulusan SMK dan pendidikan vokasi lainnya dilakukan pembinaan dan pendampingan masif melalui program bursa kerja khusus (BKK).
“Program PePadu Plus yang kami luncurkan 3 tahun lalu memang berfokus pada peningkatan keterampilan dan link and match dengan industri, sehingga lulusan SMK dan lembaga pendidikan vokasi lebih siap bekerja,” ungkap Aryadi.
PePadu Plus, akronim dari ‘Pelatihan Plus Pemberdayaan Tenaga Kerja Terpadu, plus pendampingan pelatihan produktivitas untuk wira usaha, memiliki tujuan utama untuk menekan angka pengangguran melalui tiga pendekatan strategis.
Yaitu peningkatan kompetensi tenaga kerja, pembukaan akses informasi dan pasar kerja, serta penguatan kemitraan dengan berbagai industri dan lembaga pendidikan.
Program ini berkolaborasi dengan sekolah-sekolah kejuruan, perguruan tinggi vokasi, serta mitra perusahaan di NTB, guna memastikan para lulusan siap kerja dan terserap di berbagai sektor yang membutuhkan.
Program PePadu Plus di NTB juga memberikan peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pemagangan terstruktur di berbagai sektor industri. Melalui program ini, lulusan SMK dan pendidikan vokasi dapat memperoleh pengalaman kerja langsung yang relevan dengan kebutuhan industri, memperkuat keterampilan teknis, manajerial, dan komunikasi yang penting dalam pengembangan karier mereka.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap lulusan program PePadu Plus, khususnya yang telah menyelesaikan pemagangan, dapat bersaing dengan tenaga kerja dari daerah lain, bahkan untuk posisi internasional. Dengan pengalaman pemagangan yang berkualitas, peserta tidak hanya memiliki pengetahuan teoritis, tetapi juga kesiapan bekerja yang profesional,” ujar Aryadi.
Untuk pembukaan akses informasi dan pasar kerja, Disnakertrans NTB rutin menyelenggarakan job fair setiap bulan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
“Melalui job fair, kami bisa menciptakan link and match antara dunia pendidikan dan dunia kerja, bukan hanya dengan perusahaan lokal atau nasional, tapi juga dengan perusahaan yang menempatkan tenaga kerja migran ke luar negeri,” ujar Aryadi.
Terakhir, penguatan kemitraan dengan berbagai industri dan lembaga pendidikan pada program PePadu Plus terlihat dari pembentukan Tim Koordinasi Daerah untuk revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi yang terus mendorong LPK/S, BLK, dan Lembaga Pendidikan Vokasi untuk berkolaborasi memperluas skill SDM dengan DuDi. Disnaker dalam hal ini berperan dalam membina dan menjalin kerja sama dengan Bursa Kerja Khusus (BKK) di SMK maupun perguruan tinggi seperti Unram, Universitas Islam Negeri (UIN), Sekolah Tinggi Kesehatan, dan lainnya.
Program PePadu Plus ini telah mendapat penghargaan nasional dan menjadi salah satu inovasi unggulan Disnakertrans NTB. Pada tahun ini, program tersebut juga menjadi lokasi studi lapangan bagi peserta Pendidikan Kepemimpinan Pengawas (PKP) dan Pendidikan Kepemimpinan Administrator (PKA), dari BPS Pusat, Kejaksaan Agung RI dan BPKP Pusat yang ingin menjadikan program PePadu Plus sebagai model tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia.(bul)
