Lombok (ekbisntb.com) – Induk organisasi pengusaha Kamar Dagang Industri (Kadin) Indonesia tengah diterpa tantangan dualisme kepemimpinan.
Kadin periode 2021-2026 yang dipimpin Arsjad Rasjid dimisioner melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Sabtu 14 September 2024.
Lebih dari 50 persen pemilik hak suara dalam Munaslub secara aklamasi menunjuk Anindya Bakrie sebagai Ketua Kadin 2024, hingga 2029. Meskipun Kadin kubu Arsjad tetap mempertahankan diri sebagai Kadin yang sah dan tengah menempuh jalur hukum.
Berdasarkan informasi yang beredar, sejumlah pengurus Kadin di Indonesia meminta Ketua Kadin Arsjad untuk mengundurkan diri setelah ditunjuk menjadi ketua tim Pemenangan Ganjar – Mahfud pada Pilpres 2024. Desakan mundur tidak digubris, sehingga memicu digelarnya Munaslub.
Lantas dimana posisi Kadin NTB?
H.L.Akram Wirahady, Wakil Ketua Umum Koordinator Kadin NTB menegaskan, sangat solid mendukung dan mengakui Ketua Kadin hasil Munaslub, Anindya Bakrie. Menurutnya, proses Munaslub Kadin sudah dilaksanakan sesuai ketentuan.
L. Akram mengatakan, Kadin NTB adalah salah satu inisiator Munaslub dan mendukung Anindya Bakrie sebagai Ketua Kadin.
“Bahkan kami menempatkan tim berbulan – bulan di Jakarta untuk membantu semua proses Munaslub,” katanya.
Saat dilakukan Munaslub, dari 35 Kadin di Indonesia yang berhak memberikan suara, 28 daerah, ditambah anggota dewan kehormatan yang terdiri dari asosiasi pengusaha lainnya sepakat menunjuk Anindya Bakrie sebagai ketua Kadin. Artinya, diatas 60 persen suara menginginkan penggantian Ketua Kadin dan menyepakati Anindya Bakrie sebagai ketua baru.
Lalu Akram menyebut kembali sejarah bagaimana pada pemilihan Kadin sebelumnya antara Arsjad dan Anindya Bakrie.
“Bahkan pada saat pemilihan Ketua Kadin sebelumnya lebih parah situasinya. Para Ketua Kadin dipanggil oleh aparat untuk dimintai keterangan. Dan saat itu kemudian, kami akhirnya legowo Arsjad dipilih jadi ketua. Nah sekarang, ada Munaslub Arsjad harus legowo juga. Sudah secara aklamasi mendukung Anindya Bakrie,” tambahnya.
Konsolidasi dengan sejumlah menteri bahkan sudah dilakukan oleh Ketua Kadin Anindya Bakrie, pasca penunjukannya sebagai ketua Kadin Indonesia. Secara hukum, penetapan Anindya Bakrie juga Tengah berproses di Kementerian Hukum dan HAM.
Selanjutnya, Kadin Indonesia tengah mempersiapkan Musyawarah Nasional Khusus (Munasus) dan merancang struktur organisasi Kadin yang baru. Ketua Kadin NTB, H. Faurani yang dikenal sangat dekat dengan Anindya Bakrie juga disebut-sebut akan mengisi salah satu jabatan strategis di kepengurusan Kadin Indonesia yang baru.
“Kemungkinan H. Faurani akan ditarik jadi Wakil Ketua Kadin pusat. Yang mengisi ketua Kadin NTB nantinya tentu tergantung penunjukan, apakah Plt sampai periode kepengurusan selesai, atau dilakukan Musda luar biasa untuk menentukan kepengurusan yang baru, kita lihat saja nnti,” demikian Lalu Akram.(bul)
