Lombok (ekbisntb.com) – Pemprov NTB melalui Dinas Ketahanan Pangan sudah memggelar 23 kali kegiatan operasi pasar atau Gerakan Pangan Murah (GPM) untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok (Bapok) strategis. GPM ke 23 digelar di Lapangan Pagutan, Kota Mataram, Kamis, 31 Oktober 2024.
Seperti biasa, masyarakat cukup antusias berbelanja di lokasi GPM. Karena harga bahan pokok dijual dengan harga dibawah harga pasar. Sehingga tak sampai setengah hari, kebutuhan pokok yang dijual laku keras.
“Ini cukup membantu. Karena harga jual barang-barangnya lebih murah. Terutama beras,” kata Devi, salah seorang ibu rumah tangga yang berbelanja di GPM.
Bahkan diharapkan, kegiatan seperti ini bisa dilaksanakan setiap hari. Karena selain harga yang relative murah, tak perlu jauh-jauh ke pasar untuk mendapatkan kebutuhan dapur.
Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Nusa Lestari dari Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah juga dilibatkan dalam GPM ini. ketuanya, Zakiruddin mengatakan, dalam setiap kegiatan GPM, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB selalu melibatkannya untuk menyediakan beras.
“Sekali ikut GPM kami siapkan 1 ton beras. Rata- rata kualitas berasnya medium super. Dijual dengan harga Rp13.000 per kilo, kalau di pasaran harganya Rp14.000 per kilo,” katanya.
Pengembangan Usaha Pangan Masyaraka (PUPM) binaan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB ini selalu ikut GPM, karena antusias belanja masyarakat cukup tinggi. Tanpa harus jualan di pasar – pasar.
Sementara itu, Plh. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB, Muhammad Suadi menyebut, tahun 2024 ini sebanyak 29 kali kegiatan GPM digelar di Provinsi NTB. Sudah 23 kali digelar, tinggal 6 kali lagi dalam dua bulan diakhir tahun ini.
“Tahun ini kita gelap GPM 29 kali. 14 kali didukung APBN anggarannya, dan 15 kali didukung APBD NTB,” terangnya.
Suaidi menambahbakan, GPM digelar dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan. Mendekatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan pangan strategis. Dan alternatif untuk mengendalikan inflasi.
Setiap kali GPM, selaim melibatkan PUPM, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB juga bekerjasama dengan stakeholder terkait. Diantaranya, Bank Indonesia, Perum Bulog, dan ritel modern, selain bekerjasama dengan OPD terkait lingkup Pemprov NTB seperti Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Perdagangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Dinas Koperasi dan UMKM.
“OPD-OPD lainnya ini yang menggerakkan kelompok-kelompok tani binaannya untuk ikut menjual komoditas hasil produksinya. Tentu kalau melibatkan kelompok tani binaan atau UMKM binaan, harga barangnya dijual sesuai harga ditingkat petani. Supaya tidak ada selisih harga lagi yang diterima masyarakat,” jelas Suadi.
Menurutnya, GPM cukup efektif untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Terutama saat hari-hari besar keagamaan, atau hari-hari besar nasional.
“Bahkan masyarakat meminta digelar setiap hari ditempatnya. Tapi kan tidak bisa dipenuhi seperti itu. Ada ketentuannya, selain kita pilih usulan dari masyarakat, lokasi GPM juga harus disurvey. Utamanya harus berada di titik-titik keramaian masyarakat,” demikian Suadi.(bul)
