Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Sumbawa, memberikan atensi khusus terhadap penyaluran beras SPHP di sejumlah kios yang sudah terdata sebelumnya untuk menekan terjadinya penyalahgunaan bantuan tersebut salah satunya pengoplosan beras.

“Pola penyaluran terhadap beras langsung ke kios pangan dan di kios pangan itu harus jelas kios dan usahanya termasuk titik kordinatnya untuk menekan terjadinya hal yang tidak diinginkan,” kata Plt Kadis DKP Syaihuddin, kepada Ekbis NTB, Rabu 30 Juli 2025.

- Iklan -

Dia melanjutkan, berdasarkan data saat ini terdapat 199 kios yang memiliki izin untuk menjual beras SPHP. Terhadap masing-masing kios tersebut diberikan jatah sebanyak 2 ton beras SPHP untuk bisa dibeli oleh masyarakat.

“Jadi, untuk kuota 2 ton di masing-masing kios per orang hanya bisa membeli beras tersebut sebanyak 10 kilogram untuk menghindari adanya penimbunan terhadap beras cadang pangan pemerintah itu,” ujarnya.

Ia meyakinkan, pembatasan pembelian beras itu dilakukan karena di khawatirkan ada oknum tertentu menimbun beras untuk dijual kembali secara oplosan kepada masyarakat. Apalagi beras ini merupakan beras cadangan pemerintah yang dikeluarkan untuk menekan terjadinya inflasi dan masalah pangan lainnya.

“SPHP ini kan beras cadangan pemerintah yang diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan temasuk juga dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) dan korban bencana alam,” jelasnya.

Ia menambahkan, untuk harga  beras SPHP dijual di harga Rp13 ribu perkilogram atau Rp65 ribu per kemasan 5 kilogram. Batas harga jual tersebut dilakukan pemerintah agar masyarakat yang memiliki ekonomi menengah ke bawah bisa merasakan manfaat.

“Pembatasan harga jual tersebut dilakukan agar tidak ada pedagang atau pun outlet yang menjual beras SPHP di luar dari harga yang sudah ditentukan karena beras ini sifatnya cadangan pangan,” timpalnya.

Ia pun menegaskan, jika ada pedagang atau outlet yang menjual beras SPHP diatas harga yang telah ditentukan tentunya akan diberi peringatan hingga dicabut izin menjual beras SPHP. “Kami akan tetap melakukan pengawasan secara ketat dan masyarakat diminta melapor jika menemukan beras SPHP dijual diatas HET yang telah di tentukan pemerintah,” tukasnya. (ils)