Tanjung (ekbisntb.com) – Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), Dr. H. Najmul Akhyar, SH., MH., menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD tahun 2025 di ruang sidang DPRD, Senin (30/3/2026). Di depan DPRD, Bupati menyebut capaian realisasi pendapatan dan belanja daerah di atas 90 persen. Di sisi lain, terdapat Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) dengan angka cukup tinggi yakni sebesar Rp127,96 miliar.
Dalam pemaparannya, Najmul mengungkapkan penyelanggaraan APBD tahun 2025 diarahkan untuk pencapaian efisiensi, efektivitas dan optimalisasi penggunaan anggaran dalam pembiayaan pembangunan daerah. Tujuan tersebut selaras dengan pembangunan provinsi dan nasional, yaitu pertumbuhan dan perbaikan ekonomi masyarakat, penurunan angka kemiskinan, peningkatan kesempatan kerja, serta peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.
“Capaian kinerja pemerintah daerah semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Hal ini dapat dilihat dari data BPS Lombok Utara, bahwa terjadi penurunan persentase penduduk miskin dari 25,80 persen tahun 2023 menjadi 23,96 di tahun 2024,” ujarnya.
Najmul mengatakan, dari data tersebut diketahui bahwa penyelenggaraan pemerintahan menunjukkan progres yang bagus. Sebab di sisi lain, terdapat penurunan angka kemiskinan sebesar 3,24 persen di tahun 2025,” sambungnya.
Tidak hanya itu, IPM Lombok Utara juga meningkat dari 68,64 tahun 2024 menjadi 68,63 di tahun 2025.
Lebih lanjut, Bupati mengatakan APBD tahun 2025 merupakan refleksi penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Setiap komponen, baik Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dikelola secara maksimal untuk mendukung RPJMD yang sudah ditetapkan.
Adapun Pendapatan Daerah pada tahun 2025, tercapai sebesar Rp1,231 triliun atau meningkat 2,85 persen dibandingkan capaian APBD 2024 sebesar Rp1,220 triliun. Realisasi Pendapatan APBD 2025 tersebut setara 103,76 persen atau melebihi target pendapatan sebesar Rp1,186 triiliun.
Sementara pada komponen Belanja Daerah, dianggarkan sebesar Rp1,291 triliun dengan angka realisasi mencapai 1,208 triliun (93,55 persen). Terdiri dari realisasi Belanja Operasi Rp899,86 miliar, realisasi Belanja Modal Rp175,94 miliar dari target Rp184,36 miliar, Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp1,12 miliar dari pagu Rp3,427 miliar, dan Belanja Transfer Rp131,62 miliar dari target Rp132,85 miliar.
Sedangkan, komponen pembiayaan daerah bersumber dari Silpa tahun 2024 sebesar Rp110,27 miliar. Selanjutnya anggaran tersebut digunakan untuk penyertaan modal daerah Rp5 miliar dan selebihnya mendukung program pemerintah daerah. “Silpa sementara pada APBD 2025 diketahui sebesar Rp 127,96 miliar,” imbuhnya.
Bupati menambahkan, berdasarkan kewenangan pemerintah daerah, pihkanya menyelenggarakan 6 urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dan 6 urusan pilihan. Seluruh urusan tersebut diupayakan secara optimal melalui program-program yang ada di seluruh OPD. (ari)
