BerandaBerandaAPBD 2023, Pemda Dompu Alami Defisit Hingga Rp51,631 Miliar

APBD 2023, Pemda Dompu Alami Defisit Hingga Rp51,631 Miliar

Ketua DPRD Dompu, H. Andi Bachtiar, A.Md.Par saat menerima berkas Raperda Pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2023 dari Sekda Dompu, Gatot Gunawan PP, dalam rapat paripurna Dewan, Selasa 28 Mei 2024 siang.(Ekbis NTB/ist)

Dompu (Ekbis NTB) – Alokasi Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Dompu tahun anggaran 2023 yang baru diperiksa BPK, mengalami defisit hingga Rp51,631 miliar. Tingginya defisit ini disebabkan belanja daerah yang mencapai Rp1,197 triliun tidak sebanding dengan pendapatan sebesar Rp 1,146 triliun.

Kendati mengalami defisit, Pemda Dompu berhasil menutupi dengan penerimaan pembiayaan sebesar Rp75,356 M dan bahkan realisasi pembiayaan ini mencapai 100,17 persen dari target sebesar Rp75,225 M.

- Iklan -

Hal ini terungkap dalam pidato penyampaian rancangan Perda Pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2023 kepada DPRD Kabupaten Dompu yang dibacakan oleh Sekda Dompu, Gatot Gunawan PP, SKM, MMKes di ruang rapat utama DPRD Dompu, Selasa 28 Mei 2024 siang.

“Pembiayaan netto terealisasi senilai Rp75,356 M dan menghasilkan sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) senilai Rp23,725 M. Adapun rinciannya sudah terlampir lengkap dalam buku laporan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2023,” kata Gatot Gunawan di hadapan para anggota DPRD Kabupaten Dompu yang dipimpin Ketua DPRD Dompu, H. Andi Bachtiar, A.Md.Par.

Gatot juga menyampaikan, pertanggungjawaban APBD yang diajukan dalam bentuk Raperda ini merupakan laporan yang sudah diaudit oleh BPK RI perwakilan Provinsi NTB. Bahkan BPK telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang kesepuluh kalinya.

Dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023, pemerintah cukup disiplin dan patuh terhadap prinsip – prinsi anggaran yang landasi penyusunan dan pelaksanaannya dengan teguh. Sehingga skala prioritas pembiayaan dari program pembiayaan APBD dengan memperhatikan faktor urgensi dan kebutuhan yang sangat mendesak. Terutama memprioritaskan pembiayaan yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, memperlancar public servicing, pelayanan kepada masyarakat dan untuk menjamin kelancaran roda pemerintahan yang menganut azas good governance dalam setiap penyelengaraan pemerintahan.

“Eksekutif bertekad untuk meningkatkan kebersamaan yang sudah dicapai dan mengupayakan pemecahan terhadap hal-hal yang masih menjadi kendala secara bersama-sama. Apa yang berhasil dicapai oleh eksekutif sekarang ini tidak terlepas dari adanya kerjasama dan partisipasi positif dari anggota dewan yang terhormat, yang telah memberikan saran, pendapat, masukan, critical constructive dan dorongan kepada eksekutif,” ungkapnya. (ula)