Mataram (ekbisntb.com) – Komisi X DPR RI yang membidangi urusan olahraga meminta Pemprov NTB sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028 untuk ikut mengalokasikan anggaran penyelenggaraan. Pasalnya ditengah efisiensi, tidak mungkin semuanya akan ditanggung oleh pemerintah pusat.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani. Dia mengatakan bahwa ditengah kebijakan efesiensi pemerintah pusat dan ditambah dengan gejolak global yang masih tidak menentu. Penyelenggara PON 2028 tidak bisa hanya mengandalkan pembiayaan sepenuhnya dari APBN.
“Kalau mau jadi tuan rumah PON, daerah juga harus siapkan APBD. Tidak bisa hanya mengandalkan APBN. Karena pemerintah pusat sedang melakukan efesiensi,” kata Lalu Hadrian.
Disampaikannya bahwa NTB maupun NTT selaku tuan rumah bersama PON 2028 tidak bisa bergantung dana dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah pun diminta menunjukkan keseriusan dengan mengalokasikan anggaran di APBD.
Karena itu, Ketua DPW PKB NTB itu mendorong agar alokasi anggaran sudah mulai disiapkan di APBD 2026. Sebab keputusan resmi terkait tuan rumah PON 2028 ditargetkan keluar dalam waktu dekat ini. “Kalau bisa ya mulai disiapkan dalam APBD tahun ini,” ujar Hadrian.
Menurutnya, dukungan melalui APBD sangat dibutuhkan untuk membenahi sejumlah fasilitas olahraga yang dibutuhkan. Salah satu yang paling menjadi sorotan soal kondisi fasilitas olahraga di NTB. Khususnya Gelanggang Olahraga (GOR) 17 Desember di Turida Mataram.
Gedung olahraga itu membutuhkan sejumlah revitalisasi agar memenuhi standar penyelenggaraan PON. Apalagi GOR Turida menjadi tumpuan venue jika PON 2028 benar-benar digelar di Bumi Gora.
Meski demikian, pihaknya tidak menampik kalau pemerintah pusat juga akan menggelontorkan bantuan perbaikan fasilitas. Tapi dengan catatan daerah terlebih dahulu menunjukkan komitmen nyata melalui APBD.
“Kalau mau jadi tuan rumah, perbaiki fasilitasnya. Pemerintah pusat akan melihat keseriusan daerah jadi tuan rumah,” cetusnya.
Dalam pelaksanaan PON ke depan, sambung Hadrian, Presiden Prabowo Subianto telah memberi arahan agar tidak dilakukan pembangunan venue baru secara besar-besaran yang menguras anggaran negara.
“Presiden tidak ingin membangun venue baru dengan anggaran besar, tapi pengalaman sebelumnya, banyak yang tidak terkelola setelah PON selesai,” pungkasnya. (ndi)
