Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Kota Mataram belum mengalokasikan anggaran untuk program makan gratis bagi siswa-siswi tingkat sekolah dasar-sekolah menengah pertama. Di satu sisi, program ini telah berjalan di sejumlah kabupaten dan kota di Indonesia.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Mataram, H. Muhammad Ramayoga ditemui pada, Selasa 26 November 2024 menerangkan, pihaknya belum mengalokasikan anggaran untuk program makan siang gratis bagi siswa-siswi tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Pasalnya, belum ada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari pemerintah pusat untuk pola pelayanan yang akan diberikan. Sementara, kabupaten/kota yang telah melaksanakan program tersebut, mendapatkan alokasi dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. “Kemuningkanan program makan gratis ini bersumber dari APBN. Kita tunggu saja,” terangnya.
Berdasarkan informasi bahwa pola penganggaran dari pelaksanaan program ini belum diketahui, termasuk daerah yang memiliki mengalokasikan 30 persen dari pendapatan anggaran daerah.
Yoga menegaskan, apabila kebijakan pemerintah pusat meminta daerah mengalokasikan anggaran setelah ditetapkannya anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2025, maka langkah dilakukan adalah merefocusing anggaran. “Iya, kasusnya sama dengan Covid-19. Kita melakukan refocusing di tengah tahun anggaran,” jelasnya.
Organisasi perangkat daerah yang mengelola program tersebut lanjutnya, kemungkinan cross cut dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Dinas Ketahanan Pangan Kota Mataram. Tiga OPD teknis akan menjadi penanggungjawab untuk mengatur pendistribusian serta gizi bagi siswa-siswi SD hingga SMP.
Sementara itu, Walikota Mataram, Dr. H. Mohan Roliskana mengaku, belum mengetahui kebijakan penganggaran dari program makan gratis tersebut. Saat ini, ia baru menjalankan tugas pasca cuti kampanye selama dua bulan. “Saya belum tahu soal itu. Saya baru beberapa hari masuk kantor,” jawabnya.
Mohan akan menggali lebih jauh informasi rencana program itu dengan memanggil pimpinan organisasi perangkat daerah teknis, sehingga informasi yang disampaikan ke masyarakat bisa lebih lengkap dan jelas. (cem)
