Giri Menang (ekbisntb.com) – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Pemkab Lobar) melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Lobar menjaring ribuan usulan dari dusun dan desa untuk program Rp1 Miliar per Desa dan Rp100 juta per Dusun pada tahun 2027. Dari ribuan usulan itu, didominasi infrastruktur atau fisik. Untuk realisasi program ini pun desa diminta membuat proposal untuk diajukan ke masing-masing OPD.
Kepala Desa Bengkel H. Muhamad Idrus mengatakan bahwa pihaknya telah melaksanakan tahapan pengusulan mulai dari musyawarah dusun, Musyawarah Desa (Musdes) dengan para perangkat serta kepala dusun. Melalui Musdes itu, masing-masing dusun sudah mengusulkan program. “Usulan berbeda-beda, tidak semua fisik, ada pemberdayaan dan pembinaan masyarakat. Tapi memang (diusulkan) kebanyakan (didominasi) fisik,” kata Kades Bengkel di kantornya, Rabu (25/3/2026).
Di desanya ada sembilan dusun, sehingga untuk mengenapi usulan Rp1 miliar, pihaknya hanya mengusulkan satu tambahkan usulan yakni penerangan jalan, sehingga usulannya menjadi Rp1 miliar. Diakui, fisik paling banyak diusulkan karena sesuai kebutuhan masyarakat. Rabat jalan lingkungan atau gang di desa itu sudah ditangani, tetapi masih banyak yang belum terutama bagian luar.
Sejauh ini baru Dinas PU yang turun ke beberapa titik menindaklanjuti usulan desa. Sedangkan OPD lain belum turun ke desa.
Hal senada diungkapkan Sekretaris Desa Bengkel, Rohayani bahwa pihak desa sudah mengumpulkan para Kadus melalui Musdus dan Musdes untuk membahas usulan-usulan. Setelah itu usulan itu dibawa ke kantor Camat Labuapi. Kemudian usulan itu dimasukkan ke aplikasi SIPD. Setelah itu pihaknya menunggu lagi untuk proses verifikasi apakah usulan itu sesuai dengan OPD terkait.
Selanjutnya digelar Musrenbangcam yang diikuti oleh desa, untuk membahas usulan-usulan yang telah diuulkan. “Setelah usulan diterima oleh OPD, kita disuruh lagi buat proposal untuk diajukan ke OPD. Bukan hanya usulan saja, tapi harus membawa proposal,” katanya.
Pihak desa belum membuat proposal, karena masih kebingungan dan kesulitan sebab program ini pertama dilaksanakan desa. Kalau mengacu program dari dana desa yang dilaksanakan desa tidak menggunakan proposal, karena desa yang mengelola anggaran tersebut. Harusnya kata dia, ada Bimtek terkait bagimana menyusun proposal.
Sementara itu, Kepala Bapperida Lobar Deny Arif Nugroho mengatakan jumlah usulan yang masuk di SIPD sebanyak 2.840 usulan. Dari jumlah usulan itu sudah dilakukan penjaringan dan pembahasan pada forum Perangkat Daerah, sehingga terverifikasi menjadi 1.437 usulan yang tersebar di 16 OPD.
“Usulan-usulan inilah harapannya dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi di masing-masing desa dengan cara seperti yang kami sampaikan bagiamana menggali potensi-potensi desa,” kata Deny.
Untuk itu, pihaknya mendorong usulan desa itu bukan hanya memperhatikan atau lebih fokus pada infrastruktur semata terutama jalan. Pasalnya, kalau dilihat dari usulan yang masuk infrastruktur termasuk jalan mendominasi mencapai 800 lebih. Pihaknya sudah memetakan usulan-usulan desa dari hasil Forum Perangkat Daerah yang tersebar di 26 OPD. Di mana paling dominan ada di Dinas PUPRPKP dengan anggaran mencapai Rp95,73 miliar.
Selanjutnya, Dinas pertanian Rp12,61 miliar, Dinas LH mencapai Rp4,5 miliar, Dikbud Rp4,3 miliar, Dispar Rp3,8 miliar, Dishub Rp3,5 miliar, Dinas Perindustrian Rp2,7 miliar, Dinas Perdagangan Rp1,9 miliar, BPBD Rp1,7 miliar, Setda Rp1,7 miliar, Dikes Rp778 juta lebih, Satpol-PP Rp520 juta, Dislutkan dan Ketapang Rp503 juta, Dinsos Rp210 juta, Bakesbang Rp19,4 juta dan paling sedikit pada Dinas PMD Rp12 juta.
Sebelumnya Bupati Lobar H. Lalu Ahmad Zaini menegaskan Pemkab Lobar terus mengakselerasi program prioritas daerah, yaitu Program Pembangunan Desa “1 Miliar Per Desa dan 100 Juta Per Dusun”. Dengan begitu, dampak pemotongan dana desa secara nasional yang drastis hingga 70 persen tidak terlalu memberatkan desa. “Alhamdulillah bisa disiasati dengan program Sejahtera dari Desa,” imbuhnya. (her)
