Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Pemerintah Kabupaten Sumbawa, memastikan anggaran program pengentasan kemiskinan di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak terdampak efisiensi anggaran yang saat ini tengah dilakukan pemerintah.
“Kami pastikan tidak ada masalah untuk anggaran pengentasan kemiskinan, karena itu merupakan salah satu program prioritas daerah,” kata Kepala Bappeda Sumbawa, E. S. Adi Nusantara kepada Ekbis NTB, Selasa 25 Februari 2025.
Adi menyebutkan, penurunan angka kemiskinan yang ditetapkan di RKPD tahun 2025 ditargetkan sebesar 1 persen. Di tahun 2024 data terakhir untuk angka kemiskinan berada di angka 12,81 persen dari tahun sebelumnya sebesar 13,91 persen.
“Jadi, data penduduk miskin pada Maret 2024 turun 1,04 persen terhadap Maret 2023 dan kami juga menargetkan penurunan angka kemiskinan sebesar 1 persen,” ucapnya.
Adi melanjutkan, berdasarkan data pemetaan yang dilakukan ada beberapa kantong kemiskinan di Sumbawa yang perlu dilakukan intervensi lebih lanjut. Beberapa kantong kemiskinan tersebut yakni di kecamatan Utan, Alas, Plampang, Empang dan kecamatan yang memiliki penduduk terbesar.
“Anggaran pengentasan kemiskinan di OPD tidak kita efisiensi, sehingga apa yang menjadi target yang kita tetapkan bisa terealisasi,” ujarnya.
Pemerintah pun menargetkan di akhir periode RPJMD angka kemiskinan bisa turun minimal di angka 5 persen. Jika tersebut bisa terealisasi maka angka kemiskinan di Sumbawa minimal bisa dibawa satu digit atau sekitar 8 persen.
“Jika tidak perubahan dan anggarannya tetap sama maka kami tetap optimis target penurunan sebesar satu digit bisa terealisasi sesuai dengan RPJMD,” jelasnya.
Ia menambahkan, fenomena naik atau turunnya angka kemiskinan di Sumbawa dipengaruhi oleh beberapa faktor dan bukan kemiskinan berlarut atau kemiskinan yang akut. Akan tetapi kemiskinan itu terjadi karena faktor-faktor eksternal termasuk kejadian bencana alam.
“Salah satu contoh penyebab utama yakni inflasi, sehingga banyak masyarakat yang tidak bisa membeli kebutuhan pokok salah satunya beras,” sebutnya.
Adi pun meyakinkan, sebenarnya orang-orang tidak miskin, tetapi karena mahalnya harga barang sehingga mereka masuk dalam kategori miskin. Apalagi garis kemiskinan di Sumbawa juga naik dari Rp404 ribu menjadi Rp441 ribu di tahun 2023.
“Garis kemiskinan kita yang cukup tinggi juga menjadi faktor lain sehingga angka kemiskinan masih cukup tinggi dan penurunan nya belum mencapai satu digit,” tukasnya. (ils)
