Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Provinsi NTB menegaskan komitmennya menjadi pionir transformasi ekonomi hijau dan digitalisasi keuangan syariah di Indonesia.

Sebagaimana disampaikan Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, melalui Staf Ahli Gubernur, Dr. H. Ahsanul Khalik dalam sambutannya sebagai Keynote Speaker pada 4th International Conference on Finance, Business & Banking (ICFBB) yang digelar oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram di Astoria Lombok Hotel Mataram, Selasa, 25 November 2025.

- Iklan -

Konferensi internasional bertema “Menuju Masa Depan Berkelanjutan: Ekonomi Hijau dan Digitalisasi dalam Keuangan Islam, Bisnis, dan Pariwisata Halal” itu menghadirkan narasumber dari Malaysia, Brunei Darussalam, Turkiye, dan Kano – Nigeria, serta dihadiri akademisi, peneliti, dan praktisi dari dalam dan luar negeri.

Ditegaskannya, bahwa konferensi ini bukan sekadar pertemuan akademis, melainkan forum strategis yang menentukan arah pembangunan ekonomi masa depan.

“Ini adalah pertemuan anak-anak zaman yang siap menjawab tantangan peradaban. Kita tidak hanya berbicara tentang teori, tetapi tentang model baru yang dicari dunia,” ujarnya.

Menurutnya, dunia kini berada pada persimpangan transformasi besar. Dua arus utama yang mengubah peradaban global adalah transformasi digital dan transisi menuju ekonomi hijau. Keduanya akan menentukan model pertumbuhan ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Dr. AKA menegaskan komitmen kepala daerah, keuangan Islam memiliki posisi strategis untuk menjawab tantangan tersebut.

“Keuangan Islam adalah cahaya harapan, karena berlandaskan keadilan, transparansi, dan keberlanjutan,” katanya, merujuk pandangan para ahli seperti Obaidullah, Dusuki, Abozaid, dan Ascarya.

Dalam kesempatan ini, disampaikan menyampaikan bahwa NTB memiliki potensi kuat untuk menjadi laboratorium ekonomi syariah berbasis digital dan hijau di Indonesia. Potensi ini ditopang oleh kekuatan ekosistem pesantren, UMKM, pengembangan pariwisata halal, serta perluasan akses sistem keuangan syariah.

Melalui RPJMD, Pemprov NTB menetapkan tiga agenda transformasi utama Penguatan ekosistem keuangan syariah hijau meliputi green sukuk, teknologi keuangan syariah, dan pembiayaan ramah lingkungan.

Digitalisasi pariwisata halal dan ekonomi kreatif dengan konsep Tourism 5.0, smart tourism hub, sertifikasi halal digital, dan sistem pembayaran elektronik berbasis syariah. Pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi sirkular berbasis energi terbarukan dan investasi rendah karbon.

“Kami ingin menciptakan destinasi halal yang bukan hanya terkenal, tetapi juga cerdas, ramah lingkungan, dan membawa nilai peradaban,” tegasnya.

Pemerintah Provinsi NTB juga menyampaikan lima rekomendasi strategis untuk mendorong integrasi ekonomi hijau, digitalisasi, dan keuangan syariah dengan penguatan kebijakan pembiayaan syariah hijau melalui green sukuk dan investasi rendah karbon.

Transformasi digital halal tourism dengan ekosistem berbasis blockchain dan sertifikasi halal digital. Pembentukan konsorsium riset internasional antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, industri, dan lembaga global. Penguatan investasi hijau dan pemberian insentif bagi UMKM. Menjadikan NTB sebagai laboratorium kebijakan global ekonomi syariah dan green economy.

Dr. AKA  menyampaikan optimisme bahwa NTB dapat menjadi pusat transformasi ekonomi syariah dunia.

“Bila ilmu bertemu kebijakan, bila teknologi bertemu moralitas, bila keberlanjutan bertemu ketuhanan, maka bukan hanya kemajuan yang datang, tetapi kejayaan,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa forum ini harus menjadi pemantik aksi nyata lintas sektor.(bul)