spot_img
26.5 C
Mataram
BerandaEkonomiPenerima Bansos, 91 Ribu Lebih Warga Miskin di Lobar Belum Masuk

Penerima Bansos, 91 Ribu Lebih Warga Miskin di Lobar Belum Masuk

Lombok (ekbisntb.com) – Sebanyak 29 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) warga miskin di Lombok Barat (Lobar) sedang diusulkan masuk sebagai penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Menyusul adanya surat dari Kementerian Sosial (Kemensos) untuk penambahan kuota PKH Lobar.

Puluhan ribu warga ini berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan penerima. Sementara jumlah DTKS sebanyak 187 ribu, sehingga sekitar 91 ribu warga miskin DTKS belum masuk sebagai penerima bantuan sosial (bansos).

- Iklan -

Kepala Dinas Sosial Lobar Lalu Martajaya mengatakan ada tambahan untuk penerima PKH tahun ini. “Kuota tambahan untuk PKH 29 ribu KPM,” sebut Lalu Martajaya, akhir pekan kemarin.

Pihaknya telah menerima surat dari Kemensos bahwa ada kuota tambahan PKH sebanyak 29 ribu, berdasarkan data BPNT. Tugasnya saat ini melakukan verifikasi dan validasi kelayakan dari calon penerima PKH ini. “Sebab di sana ada kelayakan- kelayakan yang harus dipenuhi, apakah mereka tidak mampu, tidak ditemukan atau meninggal, kalau layak itu nanti kita masukkan,” jelasnya.

Proses verivali ini pun sudah dilakukan, karena waktu verivali cukup singkat dari Kemensos, sehingga pihaknya meminta tambahan waktu dengan bersurat ke Kemensos. “kami sudah bersurat ke Kemensos untuk minta perpanjangan waktu, sehingga dari kuota yang diberikan ini bisa semua diverifikasi,” imbuhnya.

Sisanya yang belum diverifikasi akan diselesaikan secepatnya, sehingga bisa masuk tahun depan. Ia menambahkan dari jumlah DTKS di Lobar mencapainya 187 ribu,dari jumlah itu terdapat 96.570 jiwa yang menerima bansos baik 43 ribu untuk PKH, sisanya BPNT, bantuan beras dan bansos.

Dari jumlah DTKS ini setengahnya sudah mendapatkan bansos sedangkan sisanya hampir setengahnya belum. Jumlah DTKS ini dua kali dibandingkan jumlah warga miskin sebanyak 93 ribu jiwa. Namun demikian sasaran DTKS ini terkait pemerlu program bantuan. Berbeda dengan data kemiskinan yang di BPS.

Soal perlunya pendataan verifikasi dan validasi data, sangat disambut baik olehnya, karena menurutnya verivali data tersebut penting untuk menghasilkan data valid. (her)

Artikel Yang Relevan

Iklan






Terkait Berdasarkan Kategori

Jelajahi Lebih Lanjut