Lombok (ekbisntb.com) –

Meski belum mampu mencatat capaian beberapa daerah dari sisi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), skor IDI NTB tahun 2024 menunjukkan capaian positif.

- Iklan -

Berdasarkan hasil pengukuran Badan Pusat Statistik (BPS), skor demokrasi NTB tahun 2024 yang diumumkan bulan Agustus 2024 mencapai 76,37 atau berada dalam kategori sedang. Capaian ini, naik signifikan sebesar 6,31 poin dibandingkan tahun sebelumnya.

Beda halnya dengan Daerah Istimewa Yogyakarta yang berada pada posisi 1 dengan skor 89,25 poin, Provinsi Bali pada posisi kedua dengan 88,34 poin, Kalimantan Barat pada posisi tiga dengan 86,17 poin. Jawa Tengah pada posisi keempat dan Daerah Khusus Jakarta pada posisi kelima.

Dari 34 provinsi, terdapat 15 provinsi dengan kategori tinggi, 18 kategori sedang, dan 1 kategori rendah.

Wakil Gubernur (Wagub) NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri yang dikonfirmasi usai membuka Rapat Koordinasi Nasional Indeks Demokrasi Indonesia di Hotel Golden Palace, Mataram, Kamis (25/9), mengakui, jika capaian ini sudah cukup baik.

Wagub juga mengakui, penguatan IDI adalah bagian dari peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas regulasi, menyusun perda dan kebijakan yang selaras dengan prinsip demokrasi konstitusional, serta menghapus aturan diskriminatif.

Di sisi lain, penguatan lembaga demokrasi daerah juga berarti memperkuat peran pemerintah daerah, DPRD, KPU, Bawaslu, partai politik, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam meningkatkan kualitas demokrasi di daerah.

Selain itu, penguatan kapasitas aparat dan masyarakat dilakukan dengan memperkuat ASN, aparat keamanan, dan perangkat pemerintah agar berperilaku demokratis, menjamin kebebasan sipil, serta menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik.

‘’Kolaborasi dengan seluruh stakeholders daerah, termasuk pemerintah daerah, media, LSM, dan akademisi, sangat penting dalam pengumpulan data dan sosialisasi IDI,’’ tambahnya.

Sementara Deputi Bidang Statistik Sosial BPS RI, Ateng Hartono, usai kegiatan menyebut, capaian NTB merupakan perkembangan menggembirakan.

Peningkatan NTB dinilai luar biasa, karena ada perbaikan signifikan di NTB, khususnya pada aspek kapasitas lembaga demokrasi yang naik hingga 10,05 poin.

‘’Namun, kalau kita lihat secara keseluruhan, NTB masih perlu mengoptimalkan aspek-aspek lain agar bisa naik ke kategori ‘baik’,” ujarnya.

Diakuinya, aspek kebebasan di NTB menjadi salah satu indikator yang relatif stagnan. Skornya hanya naik tipis dari 79,50 menjadi 79,53. Ia menekankan pentingnya menjaga iklim kebebasan berpendapat dan berekspresi agar capaian demokrasi semakin kokoh.

Deputi I Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam, Mayjen TNI Heri Wiranto, berharap rapat koordinasi bisa dijadikan sebagai ajang evaluasi terhadap capaian indikator demokrasi. Termasuk, penentuan langkah-langkah dalam memperkokoh demokrasi Indonesia.

Indonesia, ujarnya, merupakan negara terbesar ketiga di dunia yang menganut sistem demokrasi dan secara terus-menerus mengalami pembangunan demokrasi yang lebih berkualitas, baik secara prosedural maupun status sosial.

Menurutnya, pengukuran IDI dilakukan melalui tiga aspek utama, yakni kesetaraan, kebebasan, dan kapasitas lembaga demokrasi, dengan total 22 indikator. Bahkan, sejak 2009 terus bertransformasi.

Capaian IDI di daerah, termasuk NTB yang meningkat menunjukkan ada progres dalam praktik demokrasi di daerah.

Untuk itu, di masa mendatang, penguatan demokrasi di daerah sangat penting untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, sehingga pihaknya bersama Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, dan BPS mendorong agar capaian IDI di setiap daerah terus meningkat. (ham)