Lombok (ekbisntb.com) –

- Iklan -

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi NTB sedang merumuskan langkah-langkah untuk meningkatkan kesejahteraan petani tembakau, khususnya di Pulau Lombok.

Hal tersebut ia sampaikan saat menghadiri peringatan Hari Tani Nasional Tahun 2025 di Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Rabu (23/9/2025) sore.

Gubernur mengungkapkan, salah satu langkah yang tengah dikaji adalah perubahan pola kemitraan yang diatur dalam peraturan daerah agar benar-benar berpihak kepada petani.

Selain itu, ia juga menilai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) selama ini belum dirasakan langsung oleh petani, apalagi buruh tani tembakau. Karena itu, pemerintah provinsi berkomitmen mencari skema agar manfaat DBHCHT bisa sampai langsung ke masyarakat.

“Salah satunya yang sedang kita jajaki adalah asuransi untuk petani tembakau, asuransi produksinya. Dalam hal kegagalan, kalau terjadi kegagalan karena hujan dan sebagainya, ongkos produksinya bisa dikembalikan oleh sistem asuransi ini,” terang gubernur.

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah akan berupaya keras agar kesulitan yang dialami petani tidak kembali terjadi pada masa mendatang.

“Kita akan coba memperbaiki situasi. Karena itu, saya sebagai pimpinan, apapun alasannya, ini salah satu tanggung jawab saya. Saya bisa bilang bahwa ini di luar kewenangan provinsi, saya baru tujuh bulan, lueq wah alasan. Tapi yang jelas, saya sebagai pemimpin harus minta maaf dengan situasi ini. Dan kami akan melakukan yang terbaik yang kami bisa, untuk memastikan tidak akan terjadi lagi seperti ini, insyaa Allah,” tegasnya

.Lebih jauh, gubernur menekankan pentingnya keberpihakan pemerintah tidak hanya kepada petani, tetapi juga kepada pengusaha. Dengan demikian, hubungan bisnis yang sehat antara perusahaan dan petani dapat terus terjalin, sekaligus berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam acara tersebut turut hadir Direktur Aneka Kacang dan Umbi Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI, Dyah Susilokarti; Ketua Umum Serikat Tani Nelayan, Ahmad Rifai; serta Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, Muhammad Riadi. (ham)