Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB memberikan tanggapan atas rilis Badan Pusat Statistik (BPS) terkait pertumbuhan ekonomi NTB pada triwulan II tahun 2025 yang tercatat sebesar 0,82 persen.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi NTB, H. Yusron Hadi, ST., MUM., menekankan bahwa masyarakat harus bijak melihat angka tersebut.

- Iklan -

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi NTB tidak bisa hanya dilihat dari sisi angka kumulatif yang masih tertekan oleh fluktuasi sektor tambang. Lebih penting adalah bagaimana sektor riil yang menopang langsung kehidupan masyarakat justru menunjukkan perbaikan signifikan.

“Pertumbuhan sektor riil yang menopang daripada pertumbuhan ekonomi kita bergerak positif. Ada buah positif dari kebijakan pemerintah yang terus mendorong pertumbuhan sektor di luar tambang,” ujar Yusron Hadi, Senin, 25 Agustus 2025.

Pada triwulan II, tambahnya, Pemprov NTB membukukan pertumbuhan 6,08 persen, naik dari triwulan I yang sebesar 5,57 persen. Bila kumulatif dengan tambang akan menunjukkan perbaikan, terutama bila ekspor hasil tambang kembali aktif.

Ia menambahkan, capaian 6,08 persen tersebut menjadi bukti bahwa ekonomi riil di masyarakat berjalan baik. “Insyaallah secara kumulatif kita akan melejit. 6,08 itu menunjukkan ekonomi riil di masyarakat berjalan baik, terjadi peningkatan dari sebelumnya,” jelasnya.

Lebih lanjut, Yusron menegaskan Pemprov NTB akan terus menguatkan sektor-sektor yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat. Sektor pangan, pariwisata, dan peningkatan aksesibilitas disebut tetap menjadi prioritas utama dalam membangkitkan ekonomi daerah.

Selain itu, pemerintah juga menaruh perhatian pada perlindungan sosial. Upaya perbaikan pelayanan kesehatan dan pendidikan akan terus ditingkatkan agar pertumbuhan ekonomi dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat NTB.

“Pemprov berjuang dan menyampaikan harapan ke pusat supaya ekspor produk tambang segera normal kembali. Perlu diingat pula event-event besar MotoGP dan lain sebagainya sebagaimana kalender event 2025 segera berlangsung,” ujarnya.

Pada bagian lain, Yusron mengakui, jika Pemprov NTB tidak sendirian, Pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal yang ada di daerah dan sektor swasta juga berjuang bersama-sama terus mengupayakan tumbuhnya ekonomi NTB yang lebih tinggi

“Sinergi dan kolaborasi penting dalam konteks ini. Kami mengapresiasi BPS NTB yang selalu berkoordinasi dengan Pemprov dan selalu memberikan gambaran tentang ekonomi NTB, sehingga pemerintah bisa segera mengambil kebijakan yang tepat untuk mengendalikan biduk pembangunan ini,” terangnya.

Disinggung mengenai belanja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), lanjutnya, pelantikan kepala daerah hasil pilkada serempak itu pada bulan Februari 2025, sehingga kepala daerah yang baru perlu waktu penyesuaian belanja dan sebagainya. Termasuk dokumen rencana pembangunan yang harus segera dituntaskan.

“Dan tak berselang lama itu ada kebijakan efisiensi ini menyebabkan terjadi pelambatan eksekusi karena penataan kegiatan yang harus diefisiensikan. Rasanya tahun awal dengan gambaran di atas menyebabkan ritme melambat,” ungkapnya .

Meski demikian, kegiatan dalam sisa tahun anggaran 2025 akan lebih dipercepat dan pihaknya meyakini tahun 2026 kegiatan pemerintah akan lebih siap dari awal dan lebih firm untuk menggesa pencapaian target pembangunan. (ham)