Lombok (ekbisntb.com) – Masyarakat jasa konstruksi di Provinsi NTB menantang Gubernur NTB, Dr. H. Lalu. Muhamad Iqbal untuk turun langsung mendengar keluhan para pelaku jasa konstruksi. Mereka berharap, ada semangat yang sama dalam mewujudkan pembangunan di daerah yang Makmur dan Mendunia, sebagaimana visi misi besar gubernur bersama wakilnya, Hj. Indah Damayanti Putri.

H. Salman, SH, kontraktor sekaligus mantan Ketua Gapensi Lombok Barat menegaskan, kontraktor siap membiayai sendiri pertemuan terbuka, asal gubernur bersedia bertemu langsung dengan pengusaha lokal, khususnya masyarakat konstruksi.

- Iklan -

“Kalau gubernur benar-benar ingin tahu kondisi pengusaha di daerah, kami siap dikumpulkan. Kita yang siapkan semuanya. Supaya pak gubernur jangan hanya mendengar keadaan dari lingkaran sekitarnya saja, karena informasi yang sampai ke kepala daerah bisa berbeda dengan fakta di lapangan,” tegas pengacara ini, Senin, 25 Agustus 2025.

Menurut H. Salman, ada beberapa hal utama yang harus didengar gubernur dari suara kontraktor daerah. Pertama, soal regulasi yang bisa memberi ruang khusus bagi pengusaha lokal agar tetap mendapat porsi dalam proyek pembangunan. Kedua, memastikan pemerintah provinsi mengakomodir kontraktor daerah agar bisa menjadi pemain di daerahnya sendiri.

“Misalnya, pusat memang membuat aturan terkait dunia konstruksi, tapi daerah punya kewenangan membuat regulasi untuk melindungi pengusaha lokal. Contohnya, dalam tender bisa dipersyaratkan hanya pengusaha yang berkantor di NTB yang boleh ikut dengan nilai tertentu. Itu untuk memastikan proyek tetap dikerjakan orang daerah,” jelasnya.

H. Salman menambahkan, sekarang muncul fenomena dugaan praktik bagi-bagi proyek yang melibatkan orang dekat dan keluarga pejabat. Hal ini bisa berdampak ke banyak hal, terutama soal kualitas proyek karena tidak dilaksanakan oleh orang yang bukan profesionalnya. Dampaknya yang dikhawatirkan kepada masyarakat.

“Kami minta gubernur jangan hanya percaya pada bisikan orang-orang dekat. Pembisik kadang justru memberi informasi yang keliru. Kalau keliru informasi diterima pak gubernur, yang menerima dampak dari proyek yang tidak berkualitas itu adalah masyarakat. ini yang perlu sekali kita diskusikan langsung dengan kepala daerah,” ungkapnya.

H. Salman juga menegaskan, kontraktor lokal tidak anti terhadap pembangunan besar yang dilaksanakan oleh pengusaha-pengusaha luar. Tetapi kontraktor lokal meminta keadilan dan akses yang sama. Ia mengajak gubernur agar mau bertemu langsung, melihat, dan mendengar kondisi pengusaha konstruksi daerah tanpa perantara.

“Kalau gubernur punya niat membangun NTB dengan benar, mari kita duduk bersama. Kami siap membuka data, siapa kontraktor bermasalah dan siapa yang benar-benar profesional. Jangan biarkan pengusaha lokal terus terpinggirkan. Kita sama – sama membangun NTB Makmur Mendunia ini,” tutupnya.(bul)