Lombok (ekbisntb.com) – Anggota Komisi V DPR RI, Mori Hanafi, mendorong pemerintah pusat untuk segera meningkatkan standar dan kelengkapan sarana evakuasi serta penyelamatan di Nusa Tenggara Barat (NTB), terutama pasca-insiden tragis meninggalnya pendaki asal Brasil, Juliana (27), yang jatuh di jurang kedalaman 600 meter menuju puncak Rinjani di kawasan Cemara Nunggal pada Sabtu, 21 Juni 2025 lalu.
Mori menyatakan dirinya telah memantau langsung proses evakuasi korban. Berdasarkan pantauannya, adanya kekurangan fasilitas yang dimiliki Basarnas di wilayah NTB, termasuk minimnya ketersediaan alat evakuasi modern. Saat ini, secara nasional Indonesia hanya memiliki sekitar 10 helikopter SAR, dan NTB belum memiliki satu pun unit yang siap siaga secara permanen.
“Berangkat daripada itu, apa yang terjadi di rinjani adalah pembelajaran bahwa kejadian ini tidak akan terulang,” ujarnya, Rabu, 25 Juni 2025.
Ia mengatakan telah menghubungi Sekretaris Utama Basarnas di Jakarta untuk meminta agar NTB segera dipenuhi standar minimum alat-alat SAR, mulai dari drone canggih, tali evakuasi, hingga peralatan darurat lainnya.
Meski menyadari bahwa pengadaan helikopter memerlukan biaya besar dan konsekuensi perawatan serta personel yang kompleks, Mori menekankan pentingnya efisiensi dan keberlanjutan.
“Tidak, saya tidak mengatakan seperti itu, karena pengadaan helikopter bisa saja katakanlan 100 miliar tapi setelah itu kan perawatan, pemeliharaan, awaknya harus ada di sini, rumah awaknya, kan repot juga, kita belum kuat,” katanya.
Selain sarana fisik, Mori juga menyoroti pentingnya pemberdayaan masyarakat lokal, khususnya pemandu dan porter di kawasan Rinjani. Ia meminta agar Pemprov NTB bekerja sama dengan Basarnas untuk melatih masyarakat sekitar agar mampu memberikan pertolongan pertama saat insiden terjadi.
“Ini masyarakat sekitar yang menjadi gaet swakelola tentunya titik pesan saya agar Pemda dan Pemprov bisa memberdayakan masyarakat lokal, memberikan pengertian, pendidikan bahwa pentingnya pengamanan,” sambungnya.
Ketua Umum KONI NTB ini juga menyoroti polemik dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (BTNGR) yang seluruhnya disetor ke pusat dan tidak dialokasikan kembali untuk penguatan fasilitas daerah. Ia menyarankan agar pemerintah pusat mempertimbangkan kebijakan lebih adil demi menjaga keamanan kawasan wisata strategis seperti Rinjani.
“Pusat mohon kebijakan lah untuk menjaga kawasan itu. Cuma kan mungkin sudah, tapi tidak memadai. Jadi kalau bisa saran saya ke Pemerintah Pusat agar semua keselamatan dan standar kepada pendaki dipenuhi, pasti biayanya ga kecil biayanya besar, tapi kan cuma sekali,” pungkasnya. (era)
