Lombok (ekbisntb.com) –

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai menggarap program terobosan untuk meningkatkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) di NTB, sekaligus mendukung program unggulan daerah di bidang pariwisata. Langkah ini sejalan dengan visi Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, dan Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Damayanti Putri untuk mewujudkan meritokrasi di lingkup pemerintahan.

Kepala BPSDM NTB, Baiq Nelly Yuniarti melakukan gebrakan ini, pasca dilantik menjadi Kepala BPSDM Provinsi NTB belum lama ini. di temui di ruang kerjanya, Selasa, 23 November 2025, mantan Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB dan Kepala Dinas Kominfotik Provinsi NTB ini menegaskan, bahwa pihaknya kini fokus membangun kualitas ASN melalui pelatihan-pelatihan teknis. Salah satunya adalah kerja sama dengan Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Lombok untuk menyelenggarakan diklat pariwisata bagi ASN lintas OPD (Organisasi Perangkat Daerah), dan ASN lingkup kabupaten/kota di Provinsi NTB.
“ASN di Dinas Kelautan Perikanan misalnya, kita akan dorong supaya tidak hanya mengurus nelayan dan ikan. Mereka harus mampu melihat potensi pesisir sebagai obyek wisata untuk dikembangkan. Begitu juga ASN di Dinas Pertanian, yang bisa mengembangkan sawah terasering menjadi destinasi wisata. Termasuk ASN di lingkup OPD lainnya. Pola pikir ASN ini yang kita ubah melalui pelatihan ini agar mereka mampu mengelola potensi daerah secara lebih luas,” kata Nelly.
Nelly menambahkan, pelatihan ini akan mulai digelar pada Oktober 2025 untuk dua kelas. Satu kelas difasilitasi BPSDM NTB dan satu kelas oleh Poltekpar, dengan total 60 peserta dari ASN Pemprov maupun kabupaten/kota. Kurikulum diklat pariwisata akan mengintegrasikan perspektif teknis masing-masing dinas dengan konsep pengembangan destinasi wisata berbasis desa.
“Pariwisata adalah program unggulan Pak Gubernur, dengan visi makmur dan mendunia melalui desa berdaya. Semua potensi itu ada di desa, laut yang indah, sawah yang cantik, hutan yang asri harus dikembangkan. ASN harus kita bekali agar bisa mengelola dan menghubungkan potensi tersebut ke dalam ekosistem pariwisata,” jelasnya.
Nelly menambahkan, kolaborasi antar-OPD menjadi kunci dalam melahirkan inovasi berbasis pariwisata. Ia mencontohkan, pengelolaan limbah organik di Lombok Tengah yang berhasil diolah menjadi pupuk dan sayuran organik untuk industri pariwisata Mandalika.
“Ekosistem ini bisa terbentuk hanya jika ASN lintas sektor mampu berkolaborasi. Jadi jangan lagi berpikir parsial, ASN hanya bekerja untuk program-program tertentu saja. Tapi harus menyatu dalam membangun ekonomi daerah,” tegasnya.
Selain fokus pada pariwisata, BPSDM NTB juga sebelumnya telah menyelenggarakan pelatihan sesuai kebutuhan daerah, seperti diklat bendahara dan pengadaan barang/jasa. Namun, memasuki akhir tahun ini, konsentrasi diarahkan pada peningkatan kapasitas ASN dalam mendukung sektor strategis, terutama pariwisata dan ekonomi biru-hijau yang menjadi arah kebijakan nasional.
“Program ini baru pertama kali kita lakukan. Selain diklat tatap muka, kami juga menyiapkan inovasi berupa corporate university melalui Learning Management System (LMS). Jadi ASN bisa belajar dari kantor masing-masing dengan materi yang sudah kami siapkan, termasuk soal promosi pariwisata,” papar Nelly.
Ia menegaskan, seluruh ASN peserta tidak ditunjuk sembarangan, melainkan direkomendasikan oleh masing-masing perangkat daerah agar program ini tepat sasaran. Dengan demikian, hasil pelatihan dapat langsung diaplikasikan dalam program pembangunan di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi.
“Yang ingin kita capai bukan sekadar pelatihan, tapi perubahan pola pikir ASN. Mereka harus mampu membaca isu strategis, menghubungkan program pusat, provinsi, hingga kabupaten, sehingga pelaksanaan pembangunan lebih sinkron dan efektif,” pungkasnya.
Melalui program ini, BPSDM NTB menargetkan lahirnya ASN yang profesional, kolaboratif, dan mampu mendorong pembangunan berbasis potensi lokal. Dengan demikian, meritokrasi dalam birokrasi NTB bukan hanya menjadi jargon, tetapi terwujud nyata dalam kerja-kerja ASN yang mendukung program unggulan daerah.(bul)