Mataram (ekbisntb.com) – Pemerintah Kota Mataram mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,7 miliar untuk pembiayaan perluasan lahan di Tempat Pemrosesan Akhir Regional (TPAR) Kebon Kongok, Lombok Barat. Langkah ini diambil sebagai solusi jangka menengah hingga panjang untuk menangani kondisi darurat sampah di Kota Mataram.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram, H. Nizar Denny Cahyadi mengatakan perluasan lahan TPAR Kebon Kongo direncanakan seluas 3.200 meter persegi dengan total kebutuhan anggaran mencapai lebih dari Rp4,2 miliar.
“Pembiayaan perluasan lahan ini dilakukan dengan skema sharing, yakni Pemerintah Provinsi sebesar 40 persen, Pemerintah Kota Mataram 40 persen, dan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat 20 persen,” ujarnya, Kamis (22/1/2026).
Menurut Nizar, perluasan lahan tersebut menjadi salah satu solusi strategis penanganan sampah di Kota Mataram yang saat ini telah berstatus darurat sampah. Dengan adanya tambahan lahan, ritase pembuangan sampah ke TPAR Kebon Kongok diharapkan dapat kembali normal.
“Ritase pembuangan yang saat ini hanya satu kali sehari diharapkan bisa kembali menjadi empat ritase,” jelasnya.
Ia menjelaskan, perluasan lahan seluas 3.200 meter persegi tersebut akan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama sebagai penanganan jangka pendek mencakup lahan seluas 400 meter persegi dengan kapasitas tampung sekitar 10.000 ton sampah. Lahan ini diperkirakan dapat digunakan untuk kebutuhan satu bulan ke depan.
Sementara tahap kedua sebagai penanganan jangka menengah mencakup lahan seluas 2.800 meter persegi dengan kapasitas tampung sekitar 63.000 ton. Dengan estimasi timbulan sampah Kota Mataram, mencapai 350 ton per hari, lahan ini diprediksi dapat digunakan hingga enam bulan.
“Untuk tahap awal seluas 400 meter persegi saat ini sedang dilakukan penyiapan lahan, termasuk penataan dan pembangunan talud. Kami targetkan akhir Januari sudah bisa digunakan,” katanya.
Selain itu, Nizar menyebutkan pemerintah juga telah menyiapkan rencana jangka panjang dengan luasan lahan sekitar 4.600 meter persegi dengan kapasitas 255.500 ton, yang diperkirakan mampu menampung sampah hingga 2,5 tahun ke depan.
Terkait skema sharing anggaran, Nizar menjelaskan pembagian biaya disesuaikan dengan volume sampah yang dibuang ke TPAR Kebon Kongo. Kota Mataram disebut menjadi penyumbang sampah terbesar dibandingkan Lombok Barat.
“Karena kontribusi sampah dari Kota Mataram lebih besar, maka porsi pembiayaan juga lebih besar, yakni 40 persen. Lombok Barat 20 persen karena volume sampahnya lebih sedikit, sementara Provinsi NTB 40 persen untuk mendukung operasional TPA regional,” terangnya.
Namun demikian, Nizar menambahkan pembayaran sharing anggaran tersebut akan dibayarkan terlebih dahulu oleh Pemerintah Provinsi NTB. Pemkot Mataram akan melakukan penggantian anggaran setelah APBD Perubahan Tahun 2026.
Sementara itu, kondisi saat ini ritase pembuangan sampah ke TPAR Kebon Kongo masih dibatasi satu kali sehari. Akibatnya, terjadi penumpukan sampah di hampir seluruh Tempat Penampungan Sementara (TPS) di Kota Mataram yang telah melebihi kapasitas.
“Sembari menunggu penyiapan lahan selesai, kami masih bertahan menggunakan skema darurat sampah yang ada,” pungkasnya. (pan)
