Lombok (ekbisntb.com) – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Indah Dhamayanti Putri, menyatakan keinginannya untuk menggunakan kendaraan listrik sebagai mobil dinas Pemerintah Provinsi NTB. Hal tersebut disampaikannya usai mengikuti kegiatan Mandalika EV Experience 3 yang digelar pada Selasa, 20 Mei 2025.
Kegiatan ini diikuti oleh puluhan mobil listrik yang memulai perjalanan dari Kantor Gubernur NTB dan berakhir di Sirkuit Mandalika. Wakil gubernur bersama jajaran PLN Unit Induk Wilayah NTB serta para pemangku kepentingan menjajal langsung kendaraan listrik di lintasan balap tersebut.
“Saya rasa Mandalika EV Experience 3 ini cukup menarik karena memberi kepercayaan diri kepada masyarakat bahwa mereka siap mencoba mobil listrik,” ujarnya.
Indah Dhamayanti Putri, yang akrab disapa Umi Dinda, menilai penggunaan kendaraan listrik sebagai langkah penting dalam menciptakan lingkungan bebas polusi serta mendukung target NTB untuk mencapai net zero emissions pada tahun 2050.
Ia juga menyinggung dukungan pemerintah daerah terhadap pengembangan ekosistem kendaraan listrik. “Ke depan, kalau ada pengadaan, mungkin termasuk mobil dinas saya dan Pak Gubernur juga akan menggunakan mobil listrik. Ini secara tidak langsung menjadi contoh dan edukasi kepada masyarakat,” katanya.
General Manager PLN NTB, Sudjarwo, mengatakan bahwa kegiatan EV Experience ini merupakan bagian dari upaya PLN mendukung program dekarbonisasi di NTB. Ia menyebutkan bahwa NTB telah memiliki 37 unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang tersebar di seluruh wilayah provinsi.
“Kami juga menargetkan penambahan 40 unit SPKLU pada tahun 2025, seiring pertumbuhan pengguna kendaraan listrik di NTB yang meningkat pesat. Akhir tahun lalu hanya sekitar 50 unit, sekarang sudah mencapai 300 unit,” ungkap Sudjarwo.
Ia menambahkan, penggunaan kendaraan listrik memberikan efisiensi biaya yang signifikan. “Untuk jarak sekitar 450 km, biaya listriknya hanya sekitar Rp120.000. Sedangkan kendaraan BBM dengan jarak yang sama memerlukan sekitar 45 liter pertalite, yang biayanya mencapai Rp450.000,” jelasnya.
PLN menyatakan siap mendukung langkah Pemerintah Provinsi NTB dengan menyiapkan infrastruktur tambahan di kantor-kantor pemerintah, termasuk Kantor Gubernur NTB. “Kami sangat siap. Beberapa SPKLU sudah terpasang dan akan terus kami tambah,” tegas Sudjarwo. (bul)
