Giri Menang (Ekbis NTB) – Indeks Perkembangan Harga (IPH) bahan pokok (Bapok) di Lombok Barat tinggi pada periode bulan Mei ini. Hal ini ditengarai belum adanya satu data harga bahan pokok dan input data harga yang salah oleh OPD terkait. Karena itu, pihak Pemkab didorong segera menerapkan satu data hasil singkronisasi OPD terkait yang dilaporkan ke Pusat.
Kepala BPS Kabupaten Lombok Barat, Yassinta Ben Katarti Latiffa Dinar, SST, M.Si., mengatakan sinkronisasi harga dilakukan tiga OPD terkait, yakni Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian. Singkronisasi perlu dilakukan di Inspektorat setiap hari agar data yang dilaporkan 1 data. “Terjadi kesalahan input data termasuk belum adanya 1 data harga di bulan April sehingga dampaknya setelah dilakukan sinkronisasi sepanjang Mei, IPH Lobar selalu tinggi,”kata kepala bps Lobar ini.
Dikatakan, pada bulan Juni seharusnya IPH ini sudah normal kembali sesuai kondisi harga di lapangan. Dalam sinkronisasi ini, disamakan persepsi terkait kualitas komoditi, satuan komoditi dan sumber data yg eligible untuk kemudian harga dapat disinkronisasi menjadi 1 data dari ke-tiga OPD berbeda tersebut. Terkait itu, semua unsur OPD terkait di bawah koordinasi Inspektorat dan TPID sudah sepakat dan berkomitmen untuk menjalankan sinkronisasi data ini.
BPS sendiri berperan sebagai pembina data yang mengawal proses dari pengumpulan data hingga dihasilkannya 1 data hasil sinkronisasi. Dalam hal sinkronisasi/rekonsiliasi data, BPS mendampingi dalam upaya membina shingga prosesnya sesuai standar statistik nasional. “BPS juga menyamakan persepsi dengan membantu dan mendampingi dalam penyusunan metadata komoditas Bapok yang dikumpulkan datanya,”jelasnya.
Sementara, untuk singkronisasi data hasil pendataan harus bapok antar OPD dalam upaya mengendalikan laju inflasi, TPID sudah menggelar Rapat Koordinasi. Asisten ll bidang perekonomian dan pembangunan H.L.Najamudin menyampaikan bahwa rapat koordinasi TPID ini digelar sebagai tindak lanjut dari Rakornas yang diselenggarakan setiap Senin pagi. Selain itu rapat ini juga digelar untuk mempersiapkan laporan capaian kinerja TPID dalam mengendalikan inflasi di Lombok Barat.
Ia mendorong semua pihak atau OPD untuk melakukan sinkronisasi data. Agar data yang digunakan oleh TPID sama dan tidak berbeda. Ia mengatakan bahwa data menjadi sangat penting dalam melakukan perencanaan. Sehingga untuk menghasilkan kebijakan yang tepat maka data juga harus valid dan maksimal. Karenanya pihaknya mendorong semua OPD yang tergabung dalam TPID untuk dapat mensinkronkan data sehingga datanya valid dan maksimal. “Kami minta semua OPD data mensinkronkan data dengan baik agar datanya sama sehingga Pemda dapat mengambil kebijakan yang tepat dan maksimal” ujarnya. (Her)
Artikel lainnya….
Astra Motor NTB Umumkan Para Pemenang Kontes Layanan Honda Regional NTB 2024
Truk Pengangkut Sapi Qurban dari Bima ke Jakarta Terbakar di Tol di Jawa Tengah
Kolaborasi dengan Polda NTB, Ikhtiar APJII Bali Nusra Wujudkan Internet Berkualitas dan Aman
