Lombok (ekbisntb.com) – Pesoalan abrasi menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan di Kota Mataram. Penangananya tidak bisa dilakukan secara parsial, karena membutuhkan anggaran besar. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram mengusulkan anggaran Rp540 miliar ke Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Republik Indonesia.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram, Lale Widiahning menjelaskan, pihaknya telah menyerahkan proposal untuk pembangunan tanggul di sepanjang sembilan kilometer Pantai Ampenan, untuk mengatasi abrasi. Selain itu, perbaikan jalan juga menjadi prioritas yang diusulkan ke Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.

- Iklan -

Pembangunan riprap diprioritaskan di Kelurahan Bintaro, Lingkungan Mapak Kelurahan Jempong Baru, dan Lingkungan Bagek Kembar Kelurahan Ampenan Selatan. “Kita usulkan proposal yang dulu untuk pembangunan riprap dan jalan,” terang Lale.

Secara akumulatif anggaran yang diusulkan mencapai Rp540 miliar. Jumlah anggaran ini berdasarkan perkiraan sementara, tetapi ia menyerahkan sepenuhnya ke pemerintah pusat untuk realisasi anggarannya.

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo sebut Lale, memberikan lampu hijau dengan menerima proposal yang diusulkan. Namun demikian, pihaknya harus mengikuti mekanisme penganggaran dari kementerian terkait. “Kita menunggu kapan bisa dilaksanakan, apakah bisa di tahun 2026 melalui revisi anggaran. Kita menunggu saja,” ujarnya.

Proses penganggaran program lanjutnya, akan melekat di Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara I. Lale menegaskan, anggaran Rp540 miliar bukan saja untuk pembangunan riprap atau penahan gelombang di pesisir Pantai Ampenan, melainkan untuk pembangunan jalan.

Anggaran perbaikan jalan yang diusulkan mencapai Rp95 miliar. Artinya, khusus penahan gelombang diusulkan Rp445 miliar. “Jadi kita juga mengusulkan perbaikan jalan anggaran Rp95 miliar,” sebutnya.

Untuk penanganan jangka pendek abrasi di pesisir Pantai Ampenan, Lale mengaku telah berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai, agar dilakukan pembangunan tanggul sementara menggunakan geobag. Ia berharap pertemuan Wali Kota Mataram Dr. H. Mohan Roliskana dengan Menteri PU Dody Hanggoda bisa dilakukan pergeseran anggaran di tahun 2026, sehingga bisa dilakukan penanganan secara permanen. “Informasi dari BWS biasanya nanti ada revisi anggaran,” demikian kata Lale. (cem)