Lombok (ekbisntb.com) – DPRD Lombok Barat (Lobar) mendorong program pemerintah Makanan Bergizi Gratis (MBG) fokus pada kantong-kantong kemiskinan yang tersebar di wilayah pesisir dan kawasan hutan beberapa kecamatan. Terdapat 4.990 warga kategori miskin ekstrem yang ada di wilayah tersebut.

 Anggota Komisi IV DPRD Lobar H Sahwan menerangkan sesuai data kantong-kantong kemiskinan tersebar di beberapa wilayah. Termasuk, Sekotong tidak disangkal masuk sebagai kantong kemiskinan ekstrem.

- Iklan -

Selaku anggota Dapil Sekotong – Lembar, tentunya ia tak menutup atau menyanggah itu semua, sehingga semua pihak, baik masyarakat yang mampu untuk berfikir membantu baik dengan cara. “Termasuk khususnya pemerintah, dan MBG ini mungkin salah satu bagian dari solusi untuk mengatasi masalah itu (kemiskinan, red),” kata Politisi Demokrat ini, Rabu 20 Agustus 2025.

MBG ini menyasar anak-anak usia pendidikan yang tergolong tidak mampu dari sisi membantu kebutuhan sandangnya. Mengingat dampak program ini yang bertujuan membantu warga tak mampu dalam hal pemenuhan gizi, ia pun mendorong agar MBG ini fokus ke kantong kemiskinan. “Ya kami dorong itu (sentuh kantong kemiskinan),” sambungnya.

Dalam memastikan program ini tepat sasaran ke warga miskin, pihaknya pun menilai langkah Pemkab Lobar dalam hal ini Wabup Hj. Nurul Adha sangat tepat turun langsung mengecek titik-titik masyarakat yang perlu disasar program MBG ini.

Selain itu, Langkah ini agar penempatan program ini tidak salah sesuai syarat Badan Gizi Nasional dan kebutuhan masyarakat yang membutuhkan. “Itu kami sangat sepakat dengan apa yang dilakukan oleh Bu Wabup,” imbuhnya.

Dalam hal ini, pihaknya menyambut baik gerakan protes MBG dengan turun langsung cek lokasi. Program ini menurutnya sangat bagus untuk penanganan kemiskinan di daerah ini.

Sementara itu berdasarkan data, warga miskin ekstrem di Lobar banyak tersebar di kawasan pesisir dan hutan yang ada di 14 desa mencakup tujuh kecamatan di wilayah setempat. Wilayah dengan jumlah jiwa 4.990 tersebut juga kategori rawan bencana. Pemkab pun sedang mematangkan konsep untuk penanganan miskin ekstrem ini agar intervensi yang dilakukan fokus dan tepat sasaran.

Aktivis dari Lembaga Masyarakat Transparansi Anggaran Samsul menyampaikan bahwa berdasarkan data yang diperoleh dari BPS memuat semua daerah kategori miskin dan miskin ekstrem di NTB.

Termasuk,di Lobar terdapat 14 desa yang masuk kategori miskin ekstrem. Dalam data itu terdapat variabel yang jelas. Di antara 14 desa itu dirinci, Desa Batulayar sebanyak 260 jiwa tinggal di kawasan hutan dan pesisir. Taman Ayu terdapat 296 Jiwa ada di non kawasan. Mekar Sari, ada 145 jiwa di kawasan hutan. Kuripan Utara, terdapat 304 jiwa di non Kawasan.

Kemudian 318 jiwa di Desa Labuan Tereng ada di kawasan hutan dan pesisir. Desa Mareje, terdapat 356 di kawasan hutan. Mareje Timur, terdapat 252 jiwa di kawasan hutan. Sekotong Timur, terdapat 446 berada di kawasan hutan. Batu Mekar, 467 jiwa ada di kawasan hutan. Lebah Sempage terdapat 261 jiwa di kawasan hutan. Sebanyak 347 jiwa warga di Desa Sedau berada di kawasan hutan. Kedaro, terdapat 401 jiwa di kawasan hutan. Desa Pelangan, 491 Jiwa tinggal di kawasan hutan dan pesisir. Dan Desa Taman Baru, terdapat 412 jiwa di kawasan hutan.

Sementara itu, Wabup Hj Nurul Adha mengatakan, dalam penanganan kemiskinan ini pihaknya sedang mematangkan konsep kerja, supaya Intervensi fokus pada sasaran. Ia tidak ingin, anggaran besar menyebar kemana-mana, tapi tidak fokus pada sasarannya, atau bahkan salah Sasaran.

Pihaknya akan melakukan verifikasi dan validasi ulang terhadap data DTSEN yang nantinya dipergunakan sebagai acuan. Data yang diverifikasi ulang ini ada di Desil 1 dan 2. “Ini sedang dalam proses verival ulang data ini,” imbuhnya.

Atas dasar data inilah nanti menjadi acuan semua OPD, Baznas, NGO, perbankan dan pihak lain untuk program penanganan intervensi terhadap sasaran sesuai data. (her)