BUPATI Lombok Barat (Lobar) H. Lalu Ahmad Zaini terus berupaya mengotimalkan potensi-potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum digarap maksimal. Di antaranya potensi pajak Air Bawah Tanah (ABT), pasar dan reklame. Untuk pajak ABT, Bupati Lobar akan memasang meteran air di setiap pelaku usaha hotel dan industri pengguna ABT.
Awal tahun ini, pihaknya menggenjot potensi pajak ABT di semua industri dan hotel yang belum digarap maksimal. “Kami akan mengoptimalkan potensi-potensi yang belum digarap pajak air bawah tanah,” tegasnya, belum lama ini.
Awal tahun ini pihaknya akan mengerahkan semua camat dan OPD terkait untuk turun mengidentifikasi seluruh industri, hotel yang menggunakan air bawah tanah. “Saya pasangkan meter air, kita kejar ini. Kami akan turunkan semua camat,” tegasnya.
Lebih lanjut dikatakan, pihaknya juga mengoptimalkan pendapatan dari pasar. Upayanya, dengan menempatkan Satpol PP yang hampir sebagian besar lulus PPPK di masing-masing pasar. Sesuai tupoksi penegak Perda adalah Satpol PP, sehingga mereka yang turun mengawasi pendapatan di masing-masing pasar. Contoh di pasar ada kepala pasar, umpama mendapat Rp40 juta sehari dengan pedagang yang jualan 300 orang.
“Pertanyaannya siapa yang kontrol, bahwa yang jualan 300,? kan ndak ada yang kontrol dia. Kalau ternyata yang jualan disana 500, dilaporkan 300 orang, kan ndak ada yang tahu. Itulah nanti setiap pasar itu saya backup Satpol PP untuk mengontrol yang jualan itu berapa, yang mendampingi petugas menagih itu berapa. Kita filter,” tegas LAZ.
Ia tak ingin di tengah semua kerja keras meningkatkan PAD, namun ada oknum yang bermain melalui jalur-jalur sendiri.
Pihaknya juga akan menempatkan satu anggota Satpol PP di setiap desa. Tujuannya supaya perubahan tata ruang di desa sejak dini bisa dikontrol dan monitor. Termasuk ketika ada gejolak sosial bisa dipantau. Ia ingin agar Satpol PP tersebar di seluruh desa seperti halnya Bhabinkamtibmas dan Babinsa. “Mereka update terus laporan,” ujarnya.
Pihaknya juga akan menempatkan Satpol PP di pusat-pusat keramaian, seperti di bundaran GMS. Mereka bertugas salah satunya mencatat baliho dan reklame ini berapa kali naik. “Karena itu kan harus bayar pajak setiap naik, ada dua jenis pajaknya, yakni pajak tahunan dan pajak saat mengisi (memasangkan),” sambungnya.
Selain itu, pihaknya juga mengoptimalkan PPJ. Sebuah smart system telah diterapkan pada PJU yang dipasang di beberapa daerah. Melalui sistem ini, pihaknya bisa mengontrol total kebutuhan PJU. Total kebutuhan ini nanti dibandingkan dengan tagihannya. Hal ini, kata dia, diselesaikan bertahap.
Sementara itu, kepala Bapenda Lobar Lalu Agha Farabi mengatakan terkait upaya optimalisasi pajak ABT di usaha hotel dan industri. Pihaknya tengah menyiapkan instrumen untuk mengukur penggunaan air. “Alat atau software ini sedang kita formulasikan, mana yang paling efektif apakah pengukuran dengan meter air atau sistem lain,” imbuhnya.
Pihaknya sedang menghitung investasi yang akan dikeluarkan sebanding dengan pendapatan yang masuk. Intinya, pihaknya ingin tahu pemakaian air tanah itu sesuai dengan yang digunakan oleh wajib pajak dan tercatat. Sebab kekhawatiran yang terjadi selama ini, banyak yang tidak sesuai. Selain itu, pihak mengoptimalkan jenis pajak lainnya seperti pajak reklame. Dengan ramainya GMS otomatisasi menarik investor untuk menggunakan jasa di areal itu tinggi. (her)
