Mataram (ekbisntb.com) – Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kementerian Hukum dan HAM, Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M., berikan pembekalan kepada seluruh notaris yang baru diangkat di Provinsi NTB.
Sebagai pejabat umum yang bertanggung jawab untuk membantu pembangunan ekonomi daerah juga negara, notaris harus mampu memastikan adanya kepastian dari berbagai transaksi yang dilakukan oleh notaris sebagai pembuat akta.
“Tujuan utama pembekalan ini adalah memastikan bahwa notaris dalam melaksanakan tugasnya sebagai pejabat umum membuat akta autentik, berintegritras dan juga professional. Karena notaris pejabat umum yang menjadi bagian bersama dengan pemerintah bertanggung jawab untuk pembangunan ekonomi,” ujarnya di Mataram, Kamis 11 Juli 2024.
Menurutnya, seluruh pejabat pemerintah memiliki tanggung jawab yang sama untuk membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara, apalagi pasca COVID-19, laju pertumbuhan perekonomian sempat terhenti karena hampir seluruh aktivitas masyarakat dibatasi.
Pun halnya dengan notaris, sebagai pembuat akta memiliki posisi strategis untuk membantu meningkatkan perkembangan perekonomian dan memastikan segala bentuk transaksi negara maupun antarnegara tertulis dengan jelas.
“Memastikan adanya kepastian dari berbagai transaksi yang dilakukan oleh notaris sebagai pembuat akta,” lanjutnya.
Selanjutnya, notaris NTB yang baru dilantik juga dibekali bahwa sebagai pembuat akta autentik, menurutnya notaris sebagai garda terdepan untuk memastikan dan mengehentikan jika ditemukan adanya indikasi pencucian uang atau pendanaan terorisme di Indonesia, apalagi di wilayah NTB.
Indonesia sedang berusaha meningkatkan perekonomian pasca COVID-19, Cahyo menyampaikan, Notaris harus mampu membuat strategi agar bisa menggairahkan kembali bisnis dan investor asing untuk berinvestasi di Indonesia.
“Indonesia sedang giat-giatnya membangun, mengejar ketertinggalan pada COVID-19 yang berdampak pada perekonomian, sekarang bagaimana caranya menggairahkan bisnis, menggaet investor asing,” ujarnya.
Tidak hanya sekedar berusaha menggairahkan bisnis, perlu juga diperhatikan sovereign wealth fund atau memastikan bahwa uang-uang yang ada di luar negeri yang ingin diinvestasikan mendapatkan profit, sehingga uang tersebut tidak diselewengkan untuk pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Cahyo menjelaskan bahwa ditemukan beberapa kasus Yayasan yang terindikasi menerima pendanaan dari luar negeri yang melanggar sovereign wealth fund tersebut. Oleh karenanya pihaknya dan ia menghimbau kepada seluruh notaris yang ada di NTB untuk selalu bekerja professional agar kasus semacamnya tidak terulang lagi. (era)
