Mataram (EkbisNTB.com) – Sampai dengan akhir Februari 2024, pendapatan negara dari Provinsi NTB terkumpul sebesar Rp1,3 triliun atau 13,67 persen dari target. Kinerja ini tumbuh 100,96 persen. Dari jumlah tersebut pajak menyumbang pendapatan sebesar 86,61 persen, sementara sisanya dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Kepala Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTB yang menjadi Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi NTB Ratih Hapsari Kusumawardani mengatakan, naiknya target pajak internasional diimbangi dengan tumbuhnya perolehan pajak tersebut sebesar 286 persen, khususnya pajak ekspor yang tumbuh sebesar 322,22 persen yoy. Pertumbuhan tersebut khususnya berasal dari ekspor hasil tambang.
Pajak ekspor hasil tambang memang tumbuh tinggi karena adanya kenaikan tarif bea keluar dalam program relaksasi ekspor konsentrat yang diberikan pemerintah pusat kepada PT. AMNT. Lantaran dinaikkan tarifnya, penerimaan bea keluar negara juga meningkat.
“Sisi belanja di NTB juga menunjukkan kinerja positif. Angkanya tumbuh 17,84 persen, realisasi belanja mencapai Rp3.973,20 miliar yang sebesar 70,57 persen merupakan TKD berupa DBH, DAU, DAK Non Fisik, Dana Desa,” kata Ratih Hapsari Kusumawardani saat memberikan keterangan kepada wartawan, Selasa 26 Maret 2024 petang.
Secara umum, terdapat peningkatan target pendapatan negara di Provinsi NTB dari Rp7,564 triliun menjadi Rp9,724 triliun. Angka ini naik sebesar 8,54 persen. Kenaikan tersebut utamanya dari penambahan target bea keluar dari Rp3,161 triliun naik ke angka Rp4,756 triliun atau naik sebesar 50,47 persen.
Sementara itu dari sisi belanja negara, terdapat penurunan alokasi pagu sebesar Rp2,239 triliun atau turun 8,13 persen. Penurunan imbas dari berkurangnya pagu Badan Penerima Pajak (BPP) sebesar 17,55 persen dan Transfer ke Daerah (TKD) yang juga turun sebesar 2,73 persen.
Menurut Ratih Hapsari, penyaluran Dana Desa (DD) bulan Februari 2024 di lingkup Provinsi NTB meningkat pesat dibandingkan bulan Januari, dengan peningkatan sebesar Rp114,92 miliar. DD earmark ditujukan untuk program BLT Desa, program ketahanan pangan dan hewani, serta pencegahan & penurunan stunting skala desa.
“Sedangkan DD non-earmark mendanai program sektor prioritas desa” terangnya.
Adapun penyaluran DAK Nonfisik pada bulan Februari 2024 lingkup Provinsi NTB meningkat sebesar Rp35,02 miliar dibanding bulan Januari. DAK Nonfisik telah mendanai operasional pelayanan Pendidikan. “Dana desa dan DAK Nonfisik ini meningkatkan kualitas SDM di daerah,” tutupnya.(ris)
