Lombok (ekbisntb.com) - KPK mengingatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur (Lotim) menagih pajak kepada pihak penambang galian C yang berstatus ilegal. "Jadi, perlu diingat bahwa pajak sama izin itu tidak ada hubungan. Ada tidak ada izin, pajak harus ditarik," kata Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah V...

Lombok (ekbisntb.com) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Nusa Tenggara Barat (NTB) akan bersurat ke pusat, meminta agar rencana pemerintah untuk menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN/ pajak yang dikenakan atas setiap transaksi jual beli barang atau jasa kena pajak) dari 11 persen menjadi 12 persen agar ditinjau ulang. Karena...

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Kota Mataram menetapkan target pendapatan asli daerah dari sektor pajak mencapai Rp250 miliar pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2025. Tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi tantangan sehingga optimalisasi harus dilakukan dengan pelibatan aparat penegak hukum. Kepala Bidang Pelayanan, Penyuluhan, dan Penagihan Badan Keuangan Daerah...

Lombok (ekbisntb.com) - Kepala Bapenda Lobar, H. Muhammad Adnan mengatakan bahwa kaitan dengan potensi parkir di pelabuhan dikelola oleh Pelindo Lembar, BPK menyarankan agar Pemkab berkoordinasi dengan pelabuhan Pelindo dan ASDP untuk bisa menarik pajak parkir tersebut. "BPK sarankan kita berkoordinasi dan komunikasi dengan Pelindo dan ASDP, karena di sana...

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Kota Mataram merancang sistem penarikan retribusi dan pajak daerah menggunakan digitalisasi. Pembayaran non tunai diharapkan mampu mengurangi potensi kebocoran pendapatan asli daerah. Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah,juga Sekretaris Daerah Kota Mataram, Lalu Alwan Basri dikonfirmasi pada, Selasa 5 november 2024 menjelaskan, dalam rapat paripurna kerangka umum...