ANIMO masyarakat untuk melaksanakan ibadah umrah di bulan Ramadhan lebih tinggi dari biasanya. Meski paket yang ditawarkan lebih mahal, namun minat masyarakat tetap tinggi untuk melaksanakan haji kecil ini. Karena itulah Pemprov NTB mengimbau masyarakat agar pandai memilih Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) atau travel umrah agar perjalanan lancar.
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTB, Drs. H. Sahnan, M.Pd mengatakan, di Kementerian Agama (Kemenag) sudah ada data-data PPIU yang berizin, sehingga hal inilah yang menjadi rujukan calon jemaah umrah memilih travel umrahnya.
“Pilihlah travel umrah yang betul-betul kredibel. Itu tidak susah memilihnya. Jika ada travel-travel umrah yang sering bermasalah, yang sering menelantarkan jemaahnya itu jangan dipilih meskipun lebih murah ongkosnya,” kata Sahnan kepada Ekbis NTB akhir pekan kemarin.
Ia mengatakan, Kemenag NTB sudah memiliki Tim Satuan Tugas (Satgas) Umrah yang bertugas memantau dan mengawasi aktivitas travel umrah di NTB, baik yang kantor utamanya di sini atau hanya berupa kantor cabang. Terutama Satgas ini memantau travel yang pernah atau sering bermasalah.
“Data-datanya ada di Kemenag NTB. Kalau masyarakat ingin tahu mana travel yang bagus dan bermasalah, itu ada datanya di Kantor Kemenag Provinsi,” katanya.
Pemprov NTB, kata Sahnan, berharap tidak ada lagi masyarakat yang ditipu atau ditelantarkan lagi oleh oknum travel umrah nakal. Jangan tergiur oleh travel yang menawarkan harga sangat rendah, namun ujung-ujungnya pelayanannya tidak bagus.
“Kami termasuk anggota Satgas Umrah ini. Sekarang minimal sudah ada perbaikan keadaannya. Kan Kemenag itu juga sudah memiliki tim untuk memanggil bahkan memberikan sanksi dengan pencabutan izinnya, tentu setelah koordinasi dengan Kemenag Pusat,” kata Sahnan.
Sementara itu Kepala Kemenag Provinsi NTB yang juga Ketua Tim Satgas Umrah H. Zamroni Aziz yang dimintai komentarnya terkait dengan tingginya minat umrah di bulan Ramadhan ini belum memberikan tanggapan.
Namun di tahun 2023 kemarin saat awal terbentuknya Satgas ini, Zamroni mengatakan jika ada travel yang dilaporkan bermasalah, pihaknya akan melakukan kajian. Salah satunya dengan cara turun langsung ke lapangan untuk melihat aktivitas travel yang dianggap bermasalah tersebut.
Tim Satgas Umrah Kemenag NTB beranggotakan beberapa unsur pemerintah daerah seperti Dinas Kesehatan, Dinas Dukcapil dan Pol PP. Kemudian unsur Kemenkumham, Polda NTB dan PT Angkasa Pura. Semua unsur ini menyatukan persepsi terkait dengan pencegahan dan penanganan laporan travel umrah yang bermasalah.
Zamroni mengatakan, pihaknya di Tim Satgas Umrah ini menekankan agar jangan ada lagi masyarakat NTB yang terlantar saat akan menjalani ibadah umrah.(ris)
