Giri Menang (ekbisntb.com) – Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Lombok Barat (Lobar) dari sejumlah sumber seperti hiburan, parkir dan hiburan malam merosot. Rendahnya realiasi sejumlah sumber ini berpengaruh terhadap capaian PAD Pemkab Lobar secara umum. Diduga, rendahnya realiasi PAD ini diakibatkan kebocoran. Hal ini menjadi atensi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Sektor pajak dan retribusi parkir di Lobar menjadi atensi BPK, lantaran diduga banyak potensi parkir ini yang hilang akibat belum dipungut Pemkab Lobar. Hingga saat ini, capaian PAD dari dua sumber tersebut masih rendah, berkisar antara 11 – 22 persen hingga pertengahan tahun ini, sehingga pihak Pemkab pun disarankan oleh BPK untuk memaksimalkan PAD tersebut dengan menarik dan menggarap semua potensi tersebut.
Menjawab itu, Penjabat (Pj) Bupati Lobar H. Ilham tak menampik beberapa sektor yang menjadi sumber PAD tersebut memang harus terus digenjot. “PAD dari parkir Dishub, sewa alat berat di PU dan hiburan di Bapenda harus terus digenjot dan dimaksimalkan,” katanya kemarin.
Menurut Ilham, pajak dan retribusi parkir ini bukannya bocor. Akan tetapi perlu dimaksimalkan penarikan oleh OPD, karena itu perlu langkah-langkah cepat dan terukur dari Dishub untuk menggarap potensi ini. Begitu pula pada sewa alat berat dan hiburan malam.
Ia mempertanyakan realisasi hiburan ini cukup rendah, bahkan cenderung turun. Apakah disebabkan oleh Penerapan Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT) dengan tarif minimum 40 persen dan maksimal 75 persen bagi industri hiburan? Menurut Ilham, bisa jadi itu berpengaruh. Namun demikian, kalaupun ada kenaikan itu, tentu harus ada progres setoran dari hiburan tersebut. “Harus ada dong progresnya, dari waktu ke waktu,” katanya.
Sekretaris Dinas Perhubungan (Dishub) Lobar Fathurrahman mengatakan,capaian PAD sampai akhir Juni khusus Parkir Tepi Jalan mencapai Rp427.893.000 atau 11 persen dari target Rp3,2 miliar lebih. “Capaiannya 11 persen dari target, tapi ini lebih tinggi dibandingkan tahun lalu pada periode yang sama,” klaim Fathurrahman.
Diakuinya, permasalahannya tahun ini target retribusi ini terlalu tinggi. Sementara titik potensi parkir yang ada tidak sesuai. Sejauh ini, pihaknya telah mengelola potensi retribusi parkir mencapai 320 titik, 17 titik di antaranya potensi ritel modern dari 150 titik ritel modern lainnya. Sisanya belum digarap. “Total ada sekitar 150-an ritel modern keseluruhan, itu yang sudah ditarik 17 titik, sedangkan sisanya belum, masih berproses,” kata Fathurrahman.
Ia tak menampik jika masih banyak potensi parkir yang harus dimaksimalkan. Untuk itu, pihaknya akan melakukan upaya menarik dengan membuat semacam perjanjian kerja sama (PKS). Pihaknya akan menarik retribusi parkir per bulan kepada pengelola ritel modern. Kendati nanti pemasukan per bulan Rp150 ribu, namun nanti akan diupayakan menyeluruh di seluruh ritel yang ada.
Sementara itu, Kepala Bapenda Lobar H Muhammad Adnan mengatakan capaian pajak parkir yang dipungut Bapenda mencapai Rp63 juta atau 22 persen dari target Rp283 juta. “Capaiannya sudah 22 persen sekitar 63 juta,”jelasnya.
Untuk pajak parkir yang dikelola pihaknya yakni rumah sakit Tripat, Rumah Sakit Narmada dan semua puskesmas yang ada di Lobar. Pihak ketiga yang mengelola masing-masing parkir menyetor ke Bapenda. Yang disetorkan 10 persen dari hasilnya per bulan. Sedangkan untuk retribusi pajak, dikelola oleh pihak Dishub. Selain itu, pengelola kawasan wisata Seperti di Senggigi yang dikelola pribadi juga ditarik pajak parkir. (her)
