Lombok (ekbisntb.com) – Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbu) Provinsi NTB, Ir. Muhammad Taufieq Hidayat mengatakan akibat cuaca ekstrem yang sedang melanda NTB, 8000 hektare lahan di daerah ini berpotensi gagal panen.
“Tiga persen dari luas tanam kita kurang dari 10 ribu hektar. Sementara luas panen kita tahun ini 280 ribu hektar. Artinya tiga persen dari 280 ribu sekitar 7 – 8 ribu hektar,” ujarnya kepada Ekbis NTB, Selasa 17 Desember 2024.
Ia menyatakan, potensi gagal panen akibat cuaca tahun ini jauh lebih kecil dibandingkan akhir tahun 2023 lalu. Hal ini karena menurutnya, petani sudah mulai pandai membaca kapan musim tanam. “Kapan dia mulai nabur, kapan dia nahan diri, kapan dipercepat nanamnya,” katanya.
Gagal panen disebabkan karena dua hal. Yang pertama gagal tanam karena padi gagal tumbuh, kedua gagal panen karena cuaca. “2025 saya prediksi di bawah 3 persen,” ucapnya.
Saat ini, dikatakan NTB sedang mengalami musim tanam. Yang mana akan ada tambahan luasan lahan pertanian karena bulan basah atau penghujan datang lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya.
Meski NTB sedang dilanda curah hujan tinggi, Taufieq mengaku permasalahan cuaca bukan menjadi masalah mengingat tanaman padi petani belum begitu tinggi. Begitupun dengan hujan, meski beberapa lahan tergenang banjir, namun tidak terlalu lama terendam air sehingga tidak sampai merusak lahan pertanian.
“Sistem sirkulasi kita cukup baik dan ada program kita di pusat mengidentifikasi, memverifikasi semua saluran irigasi baik itu primer, tersier, maupun sekunder akan ditangani oleh pusat,” jelasnya.
Diketahui, Pemerintah Pusat menggelontorkan anggaran sejumlah Rp17 triliun untuk mengatasi masalah gagal panen yang kerap dihadapi petani. Oleh karena itu, Pemprov NTB sebagai lumbung pangan nasional berupaya jemput bola dengan segera mengirimkan data yang menjadi persyaratan anggaran pertanian yang ada di Kementerian PUPR tersebut.
“Data sudah masuk, mana saluran-saluran irigasi primer, sekunder, maupun tersier yang akan diperbaiki maupun akan dipelihara,” terangnya.
Sementara itu, terkait dengan pembukaan lahan pertanian baru. Taufieq mengatakan, NTB tidak mendapat kuota pembukaan lahan baru dari Pemerintah Pusat. Meski NTB mendapat anggaran untuk membuka 1000 hektar lahan pertanian baru, dikatakan untuk anggaran tahun 2025, hanya ada 14 Provinsi yang mendapatkan anggaran pembukaan lahan, NTB tidak termasuk.
“Untuk 2025 NTB belum dialokasikan,” imbuhnya.
Diungkapkan, NTB tidak mendapat anggaran pembukaan lahan baru di tahun 2025 karena anggaran tersebut diproyeksikan untuk provinsi-provinsi yang memiliki lahan luas di satu daerah sehingga berpotensi menghasilkan panen melimpah.
Selain itu, NTB juga dikatakan sudah swasembada pangan, sehingga daerah ini tidak masuk daftar provinsi penerima anggaran pembukaan lahan baru di tahun berikutnya. (era)
