Lombok (ekbisntb.com) –
Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal melantik enam Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB, Rabu 17 September 2025.

Dalam acara pelantikan yang tertutup bagi media, enam Kepala OPD yang dilantik masing-masing, Kepala DPMPTSP, Kepala Dinas ESDM, Kepala Dinas Perhubungan, Inspektur Inspektorat, Kepala Biro Hukum, dan Kepala Biro PBJ.

- Iklan -

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTPSP) NTB, Irnadi Kusuma yang dikonfirmasi usai pelantikan mengatakan, Gubernur NTB dalam amanatnya menekankan kepada para pejabat yang baru dilantik itu untuk selalu mengedepankan integritas dan profesionalitas.

Di samping itu, pimpinan NTB itu juga mengultimatum enam Kepala OPD baru ini untuk mampu berprogres dalam enam bulan.
“Sudah ditegaskan oleh beliau (Gubernur). Kami diberi waktu enam bulan untuk ada progres. Bagaimana kinerja kita selama enam bulan itu harus maksimal,” ujarnya setelah pelantikan, Rabu, 17 September 2025.

Apabila OPD yang baru dilantik itu tidak bisa memberikan progress dalam enam buln setelah dilantik. Maka Gubernur berhak mengambil kebijakan untuk melakukan pergeseran.

‘’Kalau tidak (berprogres), maka kita dengan legowo untuk digeser. Tapi InsyaAllah, dengan doa teman-teman semua, tidak ada masalah yang tidak selesai,” lanjutnya.

Pesan Gubernur kepada Enam OPD Baru
Gubernur Iqbal menegaskan, pejabat yang dilantik ini merupakan pejabat yang terpilih berdasarkan hasil seleksi meritokrasi. “Pejabat eselon II yang dilantik ini merupakan pejabat yang terpilih melalui proses meritokrasi,” tegasnya.

Meski dalam setiap proses seleksi ada unsur subjektif, namun keputusan akhir tetap mengedepankan objektivitas. Dalam arahannya, Iqbal menekankan pentingnya integritas sebagai kunci utama kepemimpinan birokrasi.

“Daerah ini tidak akan maju manakala dipimpin oleh orang yang tidak memiliki integritas. Integritas lebih mengedepankan pelayanan kepada masyarakat dan siap mengambil risiko untuk kebaikan Pemprov NTB,” katanya.

Mantan Duta Besar RI untuk Turki itu juga mengingatkan agar pejabat tidak terbuai dengan jabatan. Tidak menjual jabatan dan mempersulit pelayanan kepada masyarakat.

Secara khusus, ia memberikan catatan pada sejumlah perangkat daerah. Kepada Inspektorat, Gubernur meminta agar fokus pada pemetaan risiko manajemen pembangunan.

“Koordinasi dengan BPSDM, tahun depan semua eselon II harus memiliki sertifikat manajemen risiko pembangunan. Kedua, kedepankan upaya preventif, jangan biarkan OPD terjebak dalam masalah hukum. Pastikan pembangunan berjalan benar, Inspektorat harus menjadi problem solving,” tegasnya.

Untuk Biro Hukum, ia menekankan peran kolaboratif. Sebagai legal opinion atau dokumen tertulis yang kuat untuk memperlancar tugas pembangunan dan kemasyarakatan di lingkup Pemprov NTB.

Sementara untuk Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Gubernur menekankan aspek profesionalitas karena bidang ini merupakan area yang sensitif. Karena ini berkaitan dengan tender proyek daerah.

Selain itu, kepada tiga perangkat daerah lainnya, Gubernur menekankan untuk tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. “Jangan persulit, jangan bersikap lebih rumit dari aturan itu sendiri,” pungkasnya. (era)