Lombok (ekbisntb.com) –

Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal mengibaratkan BUMD di NTB sebagai pemburu rente. Yaitu, konsep dalam ilmu ekonomi yang menyatakan bahwa seseorang atau suatu entitas berusaha untuk meningkatkan kekayaannya sendiri tanpa menghasilkan manfaat atau kekayaan apa pun bagi masyarakat luas.

- Iklan -

“Karena dia berbisnis di bidang yang akhirnya jadi pemburu rente. Dia dapat penugasan dari Pemprov NTB, ambil komisi dan diserahkan ke orang lain,” ujarnya, Senin, 15 September 2025, di sela-sela acara Muprov Kadin NTB.

Atas dasar itu, ia menilai saat ini hampir semua BUMD di NTB gagal mengembangkan usahanya. Banyak dari perusahaan daerah itu hanya menerima manfaat dari Pemprov. Namun komisinya diserahkan ke pihak lain.

“Jadi dia sendiri tidak pernah tumbuh berkembang dari bisnis yang ia jalani. Itulah sebabnya kenapa BUMD kita collapse ,’’ sambungnya.

Saat ini, pihaknya tengah menggodok pembentukan BUMD baru, NTB Capital. Ini akan menjadi BUMD holding di bidang investasi, bersama dengan Bank NTB Syariah di bidang keuangan.

Dalam pembentukan itu, dia memastikan akan belajar dari pengalaman perjalananan BUMD sebelumnya, yaitu tidak ingin mencoba berbagai sektor. Tetapi akan fokus pada satu sektor, yakni investasi.

Mantan Duta Besar RI untuk Turki itu melanjutkan, NTB Capital nantinya akan bertugas sebagai stimulan yang akan mengundang investor ke daerah.

Di samping itu, ia memastikan perusahaan ini tidak akan mengganggu jalannya investasi lokal. Melainkan akan membersamai pengusaha atau investor lokal untuk mengundang investasi ke NTB.

“BUMD tidak boleh menyebabkan market disorder. Jangan diberikan monopoli, jadi pemburu rente. Tapi dia jadi stimulan, assurance. Ketika ada yang bagus mau masuk ke NTB di sektor prioritas maka dia (NTB Capital) masuk sebagai pemegang saham,’’ ujarnya.

Sementara, Ketua Komisi III DPRD NTB, Sambirang Ahmadi menekankan sebelum pembentukan NTB Capital, Gubernur NTB perlu menyehatkan BUMD yang ada di daerah, seperti PT GNE.

Pembentukan NTB Capital, lanjutnya harus harus seiringan dengan visi-misi Gubernur yang terkuang dalam RPJMD. “Yang betul-betul inline matching dengan visi beliau di bidang ketahanan pangan dan pariwisata,” katanya.

Adanya NTB Capital direncanakan sebagai holding BUMD non keuangan di daerah, seperti PT GNE. Untuk itu, perlu menyehatkan terlebih dahulu BUMD yang akan menjadi anak perusahaan tersebut. Adapun di tengah kondisi fiskal daerah yang melemah, politisi PKS itu menekankan Pemprov NTB harus menentukan lini bisnis BUMD yang akan dibentuknya. Jangan sampai mencoba-coba yang berdampak tidak bisa memberikan manfaat kepada daerah.

“Dia harus menghidupi dirinya sendiri. BUMD ini kan harus income generator bagi daerah bukan tergantung, justru dia harus memberikan kontribusi terhadap fiskal daerah. Kalau dia tergantung kepada APBD ya sama aja,” tandasnya. (era)