Lombok (ekbisntb.com) – Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mataram dalam tiga tahun terakhir disebut-sebut selalu melampaui target yang ditetapkan dalam APBD. Hal ini disampaikan dalam rapat kerja Komisi II DPRD Kota Mataram dengan BKD (Badan Keuangan Daerah) Kota Mataram.

Ketua Komisi II, Irawan Aprianto, ST., menyoroti adanya selisih yang cukup besar antara proyeksi pendapatan dan realisasi yang dicapai. “Kalau kita lihat dari data yang disampaikan, realisasi PAD tahun ini mencapai Rp242 miliar dari target awal Rp222 miliar. Bahkan di beberapa tahun sebelumnya, realisasi selalu lebih tinggi, bisa sampai 10 hingga 15 persen di atas rencana,” ujarnya.

- Iklan -

Ia mempertanyakan apakah fenomena ini mengindikasikan adanya praktik “markdown” atau penurunan estimasi target secara sengaja dalam proses penyusunan APBD. “Jangan sampai ini disengaja untuk menciptakan kesan realisasi yang tinggi. Saya ingin melihat data perbandingan selama tiga tahun terakhir secara detail,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BKD Kota Mataram, Ramayoga menjelaskan bahwa tidak semua sumber PAD dikelola langsung oleh BKD. Banyak sumber pendapatan dikelola secara langsung oleh OPD teknis, seperti retribusi parkir yang dikelola oleh Dinas Perhubungan dan pengelolaan sampah yang berada di bawah Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

“BKD hanya menghimpun data dan melakukan koordinasi. Teknis pemungutan ada di OPD masing-masing. Oleh karena itu, realisasi PAD merupakan hasil kolaborasi lintas perangkat daerah,” jelasnya.

Meski demikian, BKD mengakui bahwa pencapaian realisasi PAD yang konsisten melampaui target memang patut menjadi perhatian dalam proses perencanaan anggaran ke depan. “Data semester I menunjukkan misalnya, dari target retribusi parkir sebesar Rp8,4 miliar, realisasi baru mencapai Rp3 miliar. Laporan semacam ini terus kami kumpulkan dari OPD terkait secara berkala,” tambahnya.

Sebagai tindak lanjut, DPRD meminta pemerintah daerah untuk menyusun proyeksi PAD yang lebih realistis dan akurat, berdasarkan tren capaian sebelumnya. Evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemungutan PAD juga diharapkan bisa meningkatkan transparansi dan akuntabilitas anggaran daerah.

Ke depan, komisi II akan menggelar evaluasi dengan OPD mitra penghasil PAD. (fit)