Lombok (ekbisntb.com) – Rapat pembahasan Ranwal RPJMD Kota Mataram baru-baru ini berlangsung dinamis. Dengan sorotan tajam dari sejumlah anggota dewan terhadap kebijakan pembangunan, perlindungan lahan pertanian, hingga ketahanan ekonomi warga. Dalam rapat tersebut, beberapa anggota DPRD menuntut Pemkot Mataram lebih serius merealisasikan program-program strategis yang selama ini dijanjikan dalam visi misi Wali Kota.
Salah satu sorotan datang dari anggota Komisi IV Herman, A.Md., yang mempertanyakan kejelasan arah kebijakan pertanian di tengah semangat nasional menuju kedaulatan pangan. Ia menyinggung pentingnya insentif lahan pertanian, regulasi LP2B, serta distribusi subsidi pupuk.
“Semangat Kabinet Merah Putih atau Prabowo-Gibran jelas menegaskan pentingnya kedaulatan pangan. Maka dari itu, kebijakan kita di daerah harus sejalan. Lahan pertanian harus dijaga ketat untuk menjamin ketahanan pangan,” ujarnya.
Tim penyusun RPJMD diharapkan dapat lebih memperjelas arah pembangunan yang berkaitan dengan transportasi publik, pengembangan industri, serta perlindungan lahan hijau dan pertanian.
Herman menyinggung pembangunan kantor wali kota, ruang terbuka hijau (RTH) untuk generasi muda, penyediaan makam, pemanfaatan eks-bandara sebagai ikon kota, hingga penataan kawasan pesisir.
“Kami ingin legasi Wali Kota Harum tidak hanya menjadi harum-haruman saja. Harus ada bukti nyata. Jangan sampai masyarakat hanya kenal slogan, tapi tidak merasakan dampaknya,” tegasnya.
Salah satu proyek yang disorot adalah kerja sama dengan Angkasa Pura terkait pemanfaatan eks-bandara. Pemerintah diharapkan segera menuntaskan kesepakatan agar kawasan tersebut bisa dimanfaatkan secara optimal untuk masyarakat dan pembangunan kota.
Dalam sesi lainnya, Herman menilai Pemkot Mataram belum menunjukkan langkah nyata dalam meningkatkan kemandirian fiskal. Meski misi pembangunan ekonomi inklusif dan tangguh digaungkan, implementasinya dinilai minim.
“Dari sembilan prioritas yang disampaikan, saya tidak melihat adanya langkah konkret untuk mendorong UMKM. Bantuan sosial dibatasi, tapi tidak ada insentif atau stimulus untuk koperasi dan pelaku usaha kecil,” kata politisi Partai Gerindra ini.
Ia juga menyinggung persoalan ekonomi rumah tangga yang kerap terjerat rentenir karena kurangnya akses pembiayaan yang mudah. Bahkan, menurutnya, tidak sedikit warga yang memilih bekerja ke luar negeri karena tekanan ekonomi.
“Kita bicara soal Mataram Tangguh dan Ekonomi Inklusif, tapi ibu-ibu di kampung harus berutang ke rentenir. Ini realita yang harus dijawab dengan aksi nyata, bukan sekadar rencana,” ujar Herman. (fit)
