Lombok (ekbisntb.com) – Praktisi usaha sekaligus mantan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) NTB, Lalu Hery Prihatin, menyoroti kebijakan pengelolaan sumber daya alam, khususnya emas di Nusa Tenggara Barat (NTB), yang dinilainya masih terlalu banyak melibatkan pihak asing. Ia menegaskan, pemerintah harus berani mengubah paradigma agar potensi emas yang melimpah di Sumbawa dan Dompu dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bukan diserahkan begitu saja kepada investor luar negeri.

“Kita ini bangsa besar. Mestinya orang asing kita jadikan pekerja, bukan pengelola utama sumber daya kita. Suruh mereka olah batu mineral menjadi emas, dan kita bayar jasanya. Bukan malah kita serahkan tambang beserta kekayaannya,” tegas Lalu Hery, Kamis 14 Agustus 2025.

- Iklan -

Ia menilai, cadangan emas di Sumbawa sangat besar dan terus dieksploitasi, sementara Dompu juga disebut memiliki potensi miliaran ton mineral yang kini sedang digarap. Namun, kata dia, porsi keuntungan yang dinikmati bangsa sendiri sangat kecil. “Kita hanya dapat ampasnya. Pola ini harus diubah,” ujarnya.

Menurut Lalu Hery, pemerintah semestinya memberi mandat langsung kepada BUMN seperti PT Aneka Tambang (Antam) untuk masuk dan mengelola potensi tersebut. Dengan begitu, pendapatan negara akan jauh lebih besar dan manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat.

“Kalau BUMN yang kelola, hasilnya masuk ke kas negara, bukan keluar negeri. Ini soal keberanian membuat kebijakan yang berpihak pada rakyat,” ujarnya.

Ia mengapresiasi semangat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dinilainya memiliki tekad kuat dalam menjaga kedaulatan ekonomi. Namun, ia mengingatkan agar pengelolaan tambang tidak jatuh ke tangan kelompok atau golongan tertentu yang itu-itu saja. “Harus profesional, transparan, dan untuk kemakmuran sebesar-besarnya sesuai amanat konstitusi,” katanya.

Lalu Hery menegaskan, NTB memiliki potensi sumber daya alam yang jika dikelola dengan benar akan menjadi motor penggerak ekonomi nasional. Ia berharap kebijakan ke depan benar-benar menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya, sehingga kekayaan alam daerah tidak hanya menjadi angka di laporan ekspor, tetapi nyata memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.(bul)