spot_img
26.5 C
Mataram
BerandaBisnisUang Masuk dari Pariwisata Rp18 Triliun, BPPD NTB : Tidak Adil Pemasukan...

Uang Masuk dari Pariwisata Rp18 Triliun, BPPD NTB : Tidak Adil Pemasukan dengan Perhatian

Lombok (ekbisntb.com) – Badan Promosi Priwisata Daerah (BPPD) Provinsi NTB menghitung uang masuk dari sektor pariwisata di provinsi ini hampir mencapai Rp20 triliun. Namun ironis, dari pemasukan sebesar itu, sangat timpang dengan perhatian terhadap sektor potensial ini.

Dalam diskusi dengan wartawan ekonomi di Sekretariat BPPD Provinsi NTB, Kamis, 15 Agustus 2024, Ketua BPPD Provinsi NTB, M. Sahlan Saleh merinci uang mengalir dari wisatawan yang masuk setiap tahun.

- Iklan -

Berdasarkan data BPPD NTB, dalam setahun wisatawan asing yang masuk ke NTB di rata-ratakan sebanyak 900 ribu orang tahun 2024. Sebelumnya, jumlah wisatawan asing masuk mencapai 1,5 juta orang.

Jika dirata-ratakan, lama tinggal wisatawan luar negeri selama 7 hari, pengeluaran untuk belanja-belanja dihitung sampai Rp10 juta. Untuk beli kebutuhan, makan, minum, termasuk biaya transport ke destinasi-destinasi wisata dan pengeluauntuk jasa-jasa lainnya. Belum termasuk biaya menginap. Jika dikalikan, 900 ribu wisatawan x Rp10 juta, uang yang dikeluarkan mencapai Rp9 triliun.

Kemudian wisatawan domestik, yang jumlahnya masuk ke NTB rata-rata 2,5 juta orang. Dengan lama tinggal rata-rata 2 hari, 2 malam. Pengeluarannya bisa mencapai Rp3,5 juta. Jika dikalikan, 2,5 juta x 3,5 juta, pengeluarannya mencapai Rp8,7 triliun.

“Jika ditambahkan uang dari wisatawan asing dengan wisatawan domestic yang masuk ke NTB dalam setahun, nilainya mencapai Rp18 triliun. Betapa besarnya uang dari wisatawan. dan ini masuk juga ke PAD. Kalau dari Rp18 triliun itu 20 persen masuk PAD, sudah Rp360 miliar setahun” katanya.

Namun ironis, besarnya uang yang masuk dari wisatawan ini tidak adil dengan dana yang dikembalikan untuk membangun, menata, atau mengembangkan destinasi-destinasi wisata. Wisatawan masih banyak yang mengeluhkan sampah yang berserakan, toilet yang jorok, penerangan di destinasi wisata, demikian juga fasilitas-fasilitas penunjang sektor pariwisata.

Menurut Sahlan, belum lagi soal kasus – kasus kriminal yang menimpa wisatawan. menurutnya, hal itu masih terjadi karena tidak selesainya persoalan pemicunya.

“Karena mungkin saja masyarakat tidak merasakan dampak pariwisata. Sehingga mereka tidak mikir terhadap apa yang dilakukan kepada wisatawan misalnya,” katanya.

Seyogyanya, jika PAD yang masuk dari pariwisata ini dikembalikan lagi ke tiga hal untuk membangun pariwisata, diantaranya membangun sarana prasarana, penguatan SDM, dan promosi. Ia meyakini, persoalan-persooalan pariwisata NTB akan clear. Bahkan sektor ini akan terus bertumbuh.

“Kan percuma kita promosi sekuat apapun, tapi keamanan dan kenyamanan di dalam tidak dibentuk, ndak bisa. Mau buat jalan senilai Rp100 triliun, tetap saja ndak bisa. Karena akar masalah tidak diselesikan. Ibaratnya, ada orang-orang yang nginjak paku di satu ruas jalan, yang dihebohkan malah orang yang keinjak paku. Bukan pakunya yang dibersihkan,” katanya.

Sahlan mengatakan, kasus-kasus kriminal sektor pariwisata selalu membuat heboh pariwisata NTB. Yang diselesaikan justru persoalannya. Bukan pada akar pemasalahannya.

“Misalnya ada bule yang dibegal, yang heboh malah kasus bule yang dibegal. Mestinya, akar masalahnya kenapa sampai terjadi pembegalan. Berdayakan masyarakat, libatkan masyarakat, dan perhatikan masyarakat. sehingga masyarakat mendapatkan manfaat pariwisata. Saya yakin, dengan sendirinya kasus – kasus criminal sektor pariwisata akan tertangani dengan sendirinya. Itulah perlunya masyarakat diberdayakan secara ekonomi melalui uang yang masuk dari pariwisata,” tambahnya.

Selain itu, semangat membangun pariwisata harus dibangun sama. Tidak bisa parsial. Misalnya, OPD sektor pertanian dan perkebunan, perkuat kearifan lokal menanam, memanen dan lainnya sebagaimana standar wisatawan, menurut Sahlan, sudah dapat menjadi jualan kepada wisatawan.

Dinas Perdagangan, mendukung produksi dan penjualan produk-produk lokal yang sesuai standar pariwisata. Demikian juga Dinas Perindustrian. Dan Dinas Koperasi dan UMKM, membuat standar produk sesuai standar pariwisata.

Pun Dinas PUPR, membangun infrastruktur yang sesuai dengan standar pariwisata. Demikian juga media, membangun citra pariwisata dari sisi-sisi yang positif.

“Kalau semua semangat kita sama, standarnya sama, bayangkan betapa besar dampak pariwisata kita,” demikian Sahlan.(bul)

Artikel Yang Relevan

Iklan






Terkait Berdasarkan Kategori

Jelajahi Lebih Lanjut