ANGGOTA Komisi IV DPR RI Dapil NTB 1, Johan Rosihan mengingatkan pemerintah bahwa cita-cita swasembada pangan tidak boleh membuat pemerintah tutup mata terhadap berbagai persoalan mendasar mengenai pangan khususnya ketergantungan impor pangan.
Menurutnya pemerintah harus menghindari terjadinya “Naturalisasi Pangan” demi mencapai swasembada. Artinya komoditas yang berasal dari luar negeri, jangan diklaim sebagai komoditas dalam negeri.
“Istilah naturalisasi ini populer ketika pemain sepak bola asing berubah menjadi WNI, kita khawatir ini juga terjadi pada produk pangan dimana misalnya sapi Brazil dinaturalisasi jadi sapi Indonesia demi program swasembada” ujar Johan dalam keterangan yang diterima Ekbis NTB, Jumat 13 Desember 2024.
Selanjutnya Politisi PKS ini mengungkapkan bahwa selama ini khususnya 100 tahun terakhir tidak pernah terjadi peningkatan produksi pangan yang signifikan di tanah air sehingga dampaknya selalu mengandalkan impor.
Sebagai gambaran tahun 2024 saja , impor beras telah meroket 121 persen. Demikian juga dengan produk pangan lainnya, maka ketika tidak ada terobosan baru untuk menekan laju impor dan meningkatkan produksi pangan maka yang terjadi adalah “naturalisasi produk pangan”.
“Dimana produk pangan impor yang masuk dinaturalisasi sebagai pangan dalam negeri, dan jangan sampai hal ini terjadi mengingat negara kita adalah Negara agraris yang besar” ucap Johan.
Johan juga menambahkan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah berdampak meningkatnya kebutuhan susu dan daging padahal sebelumnya juga memang kurang produksinya di dalam negeri. Maka situasi ini tidak boleh membuat pemerintah tidak punya cara untuk memenuhinya selain impor dari luar.
“Saya melihat harus ada kebijakan tegas untuk memberdayakan dan mengoptimalkan potensi pangan dalam negeri jika kita serius untuk swasembada, misalnya solusi pangan untuk program MBG ini adalah konsumsi Ikan dan pangan lokal yang memenuhi standard gizi seimbang” usul Johan.
Ia mengaku prihatin melihat bahwa impor pangan pokok seperti beras telah mencapai 13,15 juta ton selama era Jokowi. Demikian juga komoditas pangan lainnya seperti 97 persen kedelai berasal dari impor, 82 persen susu impor, 70 perssn gula impor dan lain-lain.
“Di sisi lain program food estate harus jujur kita akui bahwa program tersebut telah gagal, maka berilah keberpihakan kepada petani agar menjadi aktor utama untuk mencapai swasembada pangan” tutur Johan.
Johan menegaskan agar target swasembada pangan perlu diperjelas oleh pemerintah untuk menghindari terjadinya naturalisasi pangan.
Menurutnya, target swasembada ini harus jelas seperti setiap tahun ada progress mengurangi impor pangan, peningkatan produktivitas setiap tahun secara nasional, meninggalkan pola food estate dan beralih kepada pertanian presisi dan spesifik lokasi.
“Serta yang paling penting harus ada peningkatan kesejahteraan petani setiap tahun, saya kira inilah target swasembada yang harus kita kejar selama lima tahun ke depan” demikian tutup Johan.(ris/r)
