Mataram (suarantb.com) – Pabrik garam di Bima sudah mulai beroperasi sejak tahun 2025 lalu. Pabrik garam tersebut rencananya akan dikelola oleh koperasi, sesuai dengan program pemerintah pusat, Koperasi Desa Merah Putih.
Dalam perjalanannya, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) NTB, Muslim, mengatakan koperasi memiliki anggaran terbatas. Sehingga cukup sulit mengoptimalkan pabrik garam berkapasitas 10 ribu ton yang berlokasi di Desa Pandai, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima.
“Masalahnya koperasi ini punya modal terbatas. Karena itu Pak Gubernur dan Wakil Gubernur mendorong agar kegiatan usaha koperasi bisa dimaksimalkan,” ujarnya, Selasa, 13 Januari 2025.
Sebagai langkah penguatan, pihaknya melakukan pendataan kemampuan fiskal koperasi serta mendalami rencana bisnis tahun 2026. Ia juga memetakan potensi hambatan agar solusi dan mitigasi dapat segera ditemukan.
Salah satu upaya yang akan ditempuh adalah dengan memfasilitasi akses permodalan melalui Bank NTB Syariah. Muslim berharap dengan adanya dukungan pembiayaan, dapat membantu koperasi dan UMKM agar lebih berkembang.
Pemprov NTB, lanjutnya, juga membuka peluang kerja sama dengan BUMN, BUMD, maupun pihak swasta sebagai mitra pengelola. Skema kemitraan tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran kelembagaan bagi koperasi.
Dari sisi kualitas, keberadaan pabrik dinilai telah meningkatkan mutu garam K2 dan K3 setelah melalui proses pengolahan. Meski demikian, untuk memenuhi kebutuhan industri dengan standar kadar NaCl di atas 98 persen, masih diperlukan penyesuaian formula produksi.
“Basis kita bukan hanya soal uang. Yang lebih penting adalah penguatan kelembagaan koperasi, branding produk garam, dan memastikan masyarakat mendapatkan multiplier effect yang positif dari keberadaan pabrik garam ini,” terangnya.
Dari sisi pemasaran, garam Bima memiliki pasar sendiri, salah satunya Jawa Timur. Garam NTB ini dipergunakan untuk kebutuhan industri pakan ternak. Tidak hanya keterbatasan modal, tantangan lain yang dihadapi yaitu kondisi aset pabrik yang rentan terhadap korosi.
“Karena aset ini rawan korosi, kita perlu identifikasi lebih dini potensi hambatan supaya mitigasinya bisa cepat dilakukan dan aspek pengelolaan segera ditangani,” jelasnya.
Untuk itu, Pemprov berencana melakukan pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Bima guna mengevaluasi kinerja pabrik selama satu tahun terakhir, sekaligus memetakan potensi hambatan yang dihadapi koperasi. (era)
