Lombok (ekbisntb.com) – PT Gerbang NTB Emas (GNE) masih beroperasi melayani pesanan, meski status hukum perusahaan dibekukan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM akibat tunggakan pajak dibawah tahun 2020. Plt. Direktur Utama GNE, Lalu Anas Amrullah, menegaskan operasional perusahaan tetap berjalan normal, khususnya pada sektor material konstruksi.

“Operasional GNE masih tetap berjalan. Kami masih ada order dan dikerjakan seperti biasa. Fokus kami saat ini pada material konstruksi,” ujarnya di Mataram, Rabu, 13 Agustus 2025.

- Iklan -

Namun, Anas mengakui ada keterbatasan yang tidak bisa dilakukan perusahaan akibat pembekuan status hukum AHU. Salah satunya adalah tidak bisa melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Kendatipun RUPS dilakukan, secara administrasi hukum tidak bisa disahkan selama tunggakan pajak belum diselesaikan.

“Kalau RUPS bisa dilakukan, tapi hanya sebatas notulen rapat, itu tidak bisa disahkan di AHU sebelum statusnya aktif kembali. Salah satu dampaknya ada beberapa aktivitas yang tidak bisa kita lakukan. Misalnya, membuka rekening baru di bank, pihak perbankan meminta hasil RUPS terakhir yang disahkan,” jelasnya.

Pembekuan AHU ini, lanjut Anas Amrullah, merupakan buntut dari tunggakan pajak yang tersisa sekitar Rp3 miliar yang berasal dari tahun buku 2016 dan diperiksa pada 2019. Upaya penyelesaian tunggakan telah dilakukan, namun tidak menunjukkan kemajuan signifikan.

Anas berharap Pemprov NTB sebagai pemegang saham pengendali segera mengambil langkah konkret.

“Harus ada keputusan cepat dan pasti. Kalau perlu bentuk tim yang melibatkan akademisi, praktisi, dan pemerintah daerah untuk menyusun peta jalan (roadmap) penyelamatan GNE,” tegasnya.

Menurutnya, penentuan arah kebijakan perusahaan tidak boleh berlarut-larut karena akan berdampak buruk terhadap psikologis karyawan dan kelangsungan usaha.

“Kami di dalam tidak bisa menunggu terlalu lama. Harus segera diputuskan mau diapakan GNE ini,” ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, juga menyoroti kondisi kritis BUMD tersebut. Ia menegaskan komitmen Pemprov untuk menyehatkan GNE. Sejalan dengan tuntutan DPRD NTB, audit menyeluruh dan kajian mendalam menjadi langkah penting agar masalah serupa tidak terulang.(bul)